Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah dalam Ciptakan Kepastian Hukum

Kamis, 01 Februari 2024 - 17:05 WIB
loading...
Pentingnya Sinergi Pusat...
Peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung Griya Adhyaksa Narendra dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R Narendra Jatna, di Mengwi Badung, Bali, Selasa 30 Januari 2024. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum. Pandangan ini terungkap dalam peresmian Asrama Pegawai Kejaksaan Negeri Badung Griya Adhyaksa Narendra dan pengukuhan nama Jalan Jaksa Agung R Soeprapto oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R Narendra Jatna, di Mengwi Badung, Bali, Selasa 30 Januari 2024.

Bupati Badung, Giri Prasta mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Badung oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bali merupakan wujud apresiasi dan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Badung atas sinergi dan kerja sama yang sangat baik selama ini.

Menurutnya, kerja sama dan koordinasi yang padu mutlak dibutuhkan, mengingat Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan pariwisata dan MICE internasional sehingga mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim investasi yang baik.

"Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan dan jajaran Forkopimda lainnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menjadi semakin kuat," kata Bupati Giri Prasta dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).

"Hal ini telah dibuktikan dengan adanya pembinaan dari pihak Kejaksaan dan sinergitas yang kuat dengan seluruh jajaran Forkopimda, Pemerintah Kabupaten Badung bisa mencapai dan melampaui target pembangunan di segala sektor. Kami masyarakat dan Giri Prasta tegak lurus dengan Kejaksaan, dan selalu berpihak pada regulasi/law enforcement," tambahnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menakar Batas Kewenangan...
Menakar Batas Kewenangan Pengadilan dalam Suatu Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah
Prabowo di AS: Ungkap...
Prabowo di AS: Ungkap 1.000 Tambang Ilegal Ditutup, 4 Ribu Hektare Lahan Disita
Krisis Ekonomi Berdampak...
Krisis Ekonomi Berdampak Stabilitas Penegakan Hukum
Kasus Pertamina dan...
Kasus Pertamina dan Sinyal bagi Investor: Ketika Risiko Hukum Menjadi Tak Terprediksi
Masalah Hak Asasi Manusia...
Masalah Hak Asasi Manusia di UU KUHAP No 20 Tahun 2025
Rehabilitasi, Transparansi...
Rehabilitasi, Transparansi Hukum, dan Luka Supremasi Peradilan
Doktor Hukum Trisakti...
Doktor Hukum Trisakti Soroti Minimnya Kepastian Hukum dalam Kepailitan BUMN
Kemendagri: Batas Desa...
Kemendagri: Batas Desa Penting Segera Diselesaikan untuk Kepastian Hukum
Penertiban Kawasan Hutan...
Penertiban Kawasan Hutan Dinilai Perlu Jaga Kepastian Hukum HGU
Rekomendasi
Ledakan Galian Pipa...
Ledakan Galian Pipa di Fatmawati Jaksel, 2 Pekerja Terluka
Team RS–Telkomsel...
Team RS–Telkomsel 5G Juarai Grup R pada Putaran 2 Kejurnas Sprint Rally 2026
Segera Dibuka, Begini...
Segera Dibuka, Begini Ketentuan dan Jadwal Jalur Domisili di SPMB Jakarta 2026
Berita Terkini
Pelanggaran Berat Kode...
Pelanggaran Berat Kode Etik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Dipecat
Oditur Militer Sampaikan...
Oditur Militer Sampaikan 12 Poin Replik Terkait Kasus Penyiraman Aktivis Andrie Yunus
Istana Terima Tuntutan...
Istana Terima Tuntutan BEM SI Jateng Soal Kuatkan Rupiah, tapi...
TAUD Khawatir Barang...
TAUD Khawatir Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan PN Militer
Chatib Basri di Ajang...
Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
TAUD Ajukan Penghentian...
TAUD Ajukan Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta
Infografis
Daerah Asal dan Tujuan...
Daerah Asal dan Tujuan Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved