Aksi Kamisan, Benny Rhamdani Ajak Jaga Kesakralan Istana Presiden
Kamis, 01 Februari 2024 - 22:01 WIB
loading...
Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi mengikuti Aksi Kamisan ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi mengikuti Aksi Kamisan ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Aksi itu digelar untuk menjaga istana agar tidak diduduki oleh orang yang diduga sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM).
Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani mengatakan, para aktivis ingin menjaga kesakralan istana sebagai simbol kedaulatan rakyat. Dia menuturkan, istana tidak boleh dimasuki oleh orang yang cacat sejarah, cacat kejahatan kemanusiaan, dan cacat moral.
"Kami akan jaga, kami akan barikade," ujar Benny kepada wartawan di sela kegiatan aksi tersebut.
Adapun orang yang diduga sebagai pelanggar HAM yang dimaksud Benny dan para aktivis adalah Prabowo Subianto. Mereka tak ingin Prabowo memasuki Istana Kepresidenan memimpin bangsa jika memenangkan Pilpres 2024.
"Prabowo dinyatakan melakukan tindak pidana dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ada 10 poin, di butir C dikatakan Prabowo melakukan tindak pidana penghilangan kemerdekaan dan penculikan kepada aktivis yang dilakukan oleh satgas Tim Merpati dan satgas Tim Mawar yang dipimpin oleh Prabowo," ujar Benny.
Dia melanjutkan, meski sudah dinyatakan bersalah oleh internal TNI, Prabowo tak diproses secara hukum. Benny mengatakan, negara seakan-akan dibuat takluk oleh mantan Danjen Kopassus itu.
"Hingga hari ini, hukum tidak pernah menyentuh Prabowo. Rekomendasi DPR sudah dikeluarkan, rekomendasi Komnas HAM juga sudah dilakukan. Tapi, negara seolah-olah takluk kepada seorang Prabowo," tutur Benny.
Dia melanjutkan, para aktivis menuntut agar dibentuknya peradilan HAM adhoc untuk mengadili Prabowo. Pihaknya tak ingin Prabowo maupun orang yang diduga pelanggar HAM lainnya diberikan impunitas atau pembebasan dari hukuman.
Menurutnya, jika Prabowo ngotot untuk tetap berkuasa melalui jalur pemilu, Reformasi 98 jilid II bisa terulang kembali. "Kita ingin memberi pesan, siapa sangka diktator Soeharto, 32 tahun memerintah itu bisa ditumbangkan rakyat. Padahal, Soeharto didukung kekuatan militer saat itu," tutur Benny.
Maka itu, lanjut dia, ketika Prabowo memaksakan diri, dia telah menyulut sumbu revolusi, yang bakal lahir dari kekuatan rakyat dan kekuatan mahasiswa. Dia meyakini Reformasi 98 jilid II atau revolusi sosial akan kembali terjadi.
Para aktivis sempat bergabung dengan Aksi Kamisan atau aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di seberang Istana Merdeka yang dilakukan korban pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka bersama-sama salah satunya, Maria Catarina Sumarsih, ibu dari mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I, Benardinus Realino Norma Irawan.
Sumarsih yang sudah 17 tahun menuntut keadilan atas kematian putranya itu, sepakat bahwa pengadilan HAM adhoc harus segera dibentuk. "Kalau memang Presiden Jokowi ini adalah seorang reformis sejati seharusnya Presiden Jokowi segera menerbitkan perpres pembentukan pengadilan HAM adhoc," ujarnya.
Adapun pembentukan pengadilan HAM adhoc ini dinilai perlu guna menuntaskan semua peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya yang terjadi pada 1998. "(Pengadilan HAM adhoc) untuk Semanggi I, Semanggi II, dan juga kasus aktivis 98 yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM yaitu dalam kasus penghilangan orang secara paksa, penculikan dan kerusuhan 13-15 Mei 1998," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi.
"Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman.
"Bahkan keluar dari etika-etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan orotiter Suharto," tambahnya.
Usman menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di 1998.
Sebelum mendatangi depan Istana Merdeka, para aktivis sempat berziarah ke makam Pahlawan Reformasi atau korban dari Tragedi Trisakti di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Mereka nyekar ke makam Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie.
Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98 Benny Rhamdani mengatakan, para aktivis ingin menjaga kesakralan istana sebagai simbol kedaulatan rakyat. Dia menuturkan, istana tidak boleh dimasuki oleh orang yang cacat sejarah, cacat kejahatan kemanusiaan, dan cacat moral.
"Kami akan jaga, kami akan barikade," ujar Benny kepada wartawan di sela kegiatan aksi tersebut.
Adapun orang yang diduga sebagai pelanggar HAM yang dimaksud Benny dan para aktivis adalah Prabowo Subianto. Mereka tak ingin Prabowo memasuki Istana Kepresidenan memimpin bangsa jika memenangkan Pilpres 2024.
"Prabowo dinyatakan melakukan tindak pidana dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ada 10 poin, di butir C dikatakan Prabowo melakukan tindak pidana penghilangan kemerdekaan dan penculikan kepada aktivis yang dilakukan oleh satgas Tim Merpati dan satgas Tim Mawar yang dipimpin oleh Prabowo," ujar Benny.
Dia melanjutkan, meski sudah dinyatakan bersalah oleh internal TNI, Prabowo tak diproses secara hukum. Benny mengatakan, negara seakan-akan dibuat takluk oleh mantan Danjen Kopassus itu.
"Hingga hari ini, hukum tidak pernah menyentuh Prabowo. Rekomendasi DPR sudah dikeluarkan, rekomendasi Komnas HAM juga sudah dilakukan. Tapi, negara seolah-olah takluk kepada seorang Prabowo," tutur Benny.
Dia melanjutkan, para aktivis menuntut agar dibentuknya peradilan HAM adhoc untuk mengadili Prabowo. Pihaknya tak ingin Prabowo maupun orang yang diduga pelanggar HAM lainnya diberikan impunitas atau pembebasan dari hukuman.
Menurutnya, jika Prabowo ngotot untuk tetap berkuasa melalui jalur pemilu, Reformasi 98 jilid II bisa terulang kembali. "Kita ingin memberi pesan, siapa sangka diktator Soeharto, 32 tahun memerintah itu bisa ditumbangkan rakyat. Padahal, Soeharto didukung kekuatan militer saat itu," tutur Benny.
Maka itu, lanjut dia, ketika Prabowo memaksakan diri, dia telah menyulut sumbu revolusi, yang bakal lahir dari kekuatan rakyat dan kekuatan mahasiswa. Dia meyakini Reformasi 98 jilid II atau revolusi sosial akan kembali terjadi.
Para aktivis sempat bergabung dengan Aksi Kamisan atau aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di seberang Istana Merdeka yang dilakukan korban pelanggaran HAM di Indonesia. Mereka bersama-sama salah satunya, Maria Catarina Sumarsih, ibu dari mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas saat Tragedi Semanggi I, Benardinus Realino Norma Irawan.
Sumarsih yang sudah 17 tahun menuntut keadilan atas kematian putranya itu, sepakat bahwa pengadilan HAM adhoc harus segera dibentuk. "Kalau memang Presiden Jokowi ini adalah seorang reformis sejati seharusnya Presiden Jokowi segera menerbitkan perpres pembentukan pengadilan HAM adhoc," ujarnya.
Adapun pembentukan pengadilan HAM adhoc ini dinilai perlu guna menuntaskan semua peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya yang terjadi pada 1998. "(Pengadilan HAM adhoc) untuk Semanggi I, Semanggi II, dan juga kasus aktivis 98 yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM yaitu dalam kasus penghilangan orang secara paksa, penculikan dan kerusuhan 13-15 Mei 1998," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, banyaknya masyarakat yang mengikuti Aksi Kamisan menjadi tanda bahwa perkembangan politik di Tanah Air telah keluar dari jalur demokrasi.
"Jadi ini mungkin satu tanda dimana berbagai komponen bangsa, komponen masyarakat itu turun ke jalan, dan mulai gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi, keluar dari jalur reformasi," kata Usman.
"Bahkan keluar dari etika-etika yang sebenarnya merupakan semangat dasar dari mengapa kita menggerakkan demokrasi di Indonesia untuk menggantikan pemerintahan orotiter Suharto," tambahnya.
Usman menjelaskan, hal ini juga menjadi bentuk solidaritas para aktivis 98 kepada para orang tua korban yang anaknya gugur dalam perjuangan reformasi di 1998.
Sebelum mendatangi depan Istana Merdeka, para aktivis sempat berziarah ke makam Pahlawan Reformasi atau korban dari Tragedi Trisakti di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Mereka nyekar ke makam Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie.
(rca)
Lihat Juga :
