Persaingan Menuju Pilpres 2024, Elektabilitas Semu Kepala Daerah

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah melambungkan elektabilitas sejumlah gubernur. Mereka dinilai bekerja optimal menangani Covid-19 sehingga pantas maju sebagai calon presiden (capres) di Pemilu Presiden 2024 . Namun, untuk bisa menjadi capres, para gubernur ini akan menemui jalan terjal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo pada Senin (10/8/2020) juga menyebut bahwa ada lima gubernur yang membuat kebijakan keputusan dan statemen terukur rapi untuk investasi capres maupun cawapres pada 2024.

Tjahjo memang tak menyebut nama gubernur yang dimaksud. Namun, berdasarkan sejumlah survei, setidaknya ada empat gubernur yang namanya kerap masuk dalam survei elektabilitas capres 2024. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Baca: Jadi Lumbung Cukai, Kemenperin: Industri Rokok Perlu Diselamatkan)

Semua gubernur ini merupakan figur baru yang sebelumnya belum pernah maju di bursa pencalonan pilpres. Namun, untuk dapat maju di pilpres, sandungan terbesar para gubenur adalah kendaraan politik. Meskipun sejauh ini mereka mengantongi elektabilitas yang cukup tinggi, namun partai politik (parpol) belum tentu akan mudah memberikan tiket kepada mereka. Penyebabnya sebagian besar parpol diprediksi masih akan mendorong elite-elite mereka sebagai capres.

Partai terbesar di parlemen, PDI Perjuangan sudah sejak lama disebut-sebut akan mengusung Puan Maharani yang tak lain adalah anak dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun elektabilitas Ganjar tinggi, Puan belum tentu bersedia berbagi “karpet merah” untuk menuju Istana. Bisa saja PDIP memaketkan Puan-Ganjar sebagai capres-cawapres namun bukan paket ideal karena keduanya berasal dari partai yang sama

Sementara itu, partai terbesar kedua di DPR, yakni Gerindra sudah memiliki capres sendiri, yakni Prabowo Subianto yang menjabat ketua umum. Prabowo memiliki modal elektabilitas karena pernah dua kali menjadi kontestan di pilpres. Prabowo disebut-sebut berpeluang berpasangan dengan Puan Maharani. (Baca juga: Sejumlah Pendapat Mengapa Al-Qur'an Tak Menyebut Dajjal)

Partai besar lainnya seperti Demokrat juga sudah punya capres sendiri. Partai ini hampir pasti mengusung ketua umumnya yakni Agus Harimurti Yuhoyono (AHY). AHY bahkan belakangan ini sudah rajin melakukan safari politik yang diduga bagian dari persiapan menuju pilpres, salah satunya bertemu dengan Puan Maharani pada pekan lalu.

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dua partai ini kemungkinan besar akan mendorong ketua umum masing-masing, yakni Airlangga Hartarto yang kini menjabat menteri koordinator perekonomian, dan Muhaimin Iskandar yang menjabat wakil ketua DPR.

Melihat peta ini, maka Pilpres 2024 kemungkinan masih akan menampilkan pertarungan para elite politik. Dengan begitu, maka peluang sejumlah kepala daerah untuk bisa berkontestasi praktis sangat kecil. Elektabilitas kepala daerah yang moncer di masa pandemik sangat mungkin tidak berarti apa-apa menjalang pilpres yang masih tersisa empat tahun lagi. (Baca juga: Pemerintahan Lebanon Bubar di Tengah Kemarahan Publik)

“Saya setuju bahwa, syarat nomor satu untuk maju (di pilpres) itu lewat parpol, dan itu tentu tokoh parpol yang berpeluang karena bagaimana pun ketumnya yang tanda tangani pencalonan,” ujar Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari saat dihubungi kemarin.

Meski demikian, tetap ada celah bagi figure lain di luar parpol termasuk para gubernur. Menurut Qodari, ketua umum parpol nanti tetap akan realisitis melihat dukungan yang tercermin pada survei. Karena itu kombinasi antara syarat dukungan partai dengan elektabilitas akan menciptakan matrix.

Dijelaskan, nanti terlihat ada ketua umum parpol yang punya kursi tapi tidak punya elektabilitas. Ada juga ketua umum parpol yang punya kursi dan punya elektabilitas. Selain itu, ada juga tokoh punya elektabilitas tapi tidak punya partai.

“Nah, yang paling berpotensi maju adalah tokoh yang punya partai dan punya elektabilitas. Pada titik ini ada Prabowo Subianto. Dia punya kursi 14% di parlemen dan tinggal gandeng satu partai menengah, atau besar,” paparnya.

Elektabilitas Kepala Daerah Sesaat

Salah satu faktor lain yang membuat peluang gubernur kecil untuk bisa menjadi capres adalah elektabilitas yang bisa turun jelang pipres. Penurunan tak lepas dari berakhirnya masa jabatan mereka sebagai kepala daerah.

Anies Baswedan misalnya akan mengakhiri jabatan pada 2022 atau dua tahun jelang pilpres. Sedangkan Ridwan Kamil, Ganjar dan Khofifah juga akan mengakhiri masa jabatan pada 2023 atau setahun jelang pilpres. Kondisi ini akan membuat para gubernur jadi kehilangan “panggung” untuk menjaga elektabilitas.

Belum lagi jika pandemic Covid-19 berakhir. Menurut Qodari mungkin saja elektabilitas para gubernur turun karena selama pandemi ini eksposure memang paling banyak terjadi kepada mereka. (Baca juga: Dor! Pria di Palembang Meregang Nyawa Ditembak di Depan Musala)

Qodari mengakui, pandemi secara tidak langsung memberi panggung kepada para gubernur. Mereka jadi terkenal dan punya elektabilitas tinggi karena wilayah yang dipimpinnya juga punya penduduk besar. Karena itu, gubernur Jabar, Jateng dan Jatim menurt dia memang potensial maju capres karena faktor jumlah pemilih itu. Jumlah pemilih Jabar menurut Qodari mencapai 18%, Jatim 16%, dan Jateng 13%. “Tiga provinsi ini sudah hampir separuh penduduk Indonesia. DKI penduduknya Cuma 5% tapi eksposurenya nasional,” katanya.

Soal elektabilitas gubernur akan turun jika pandemik sudah tidak ada lagi, Qodari mengatakan itu bisa saja terjadi. “Apakah elektabilitasnya akan bertahan atau tidak, kita lihat nanti karena untuk tampil di pilpres tentu tidak hanya perlu pandemi,” ujarnya.

Menanggapi dinamika politik ini, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, , jika saat ini muncul nama-nama sejumlah kader partai dalam radar bursa capres atau cawapres potensial seperti Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, semua itu adalah bagian dari proses kaderisasi kepemimpinan yang dilakukan PDIP.

"Demikian pula para menteri yang berasal dari PDI Perjuangan, mereka semua dipersiapkan secara matang oleh PDI Perjuangan," ujarnya di sela pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di 75 kabupaten/kota secara virtual kemarin. (Lihat videonya: Meneguk Sejarah Panjang Indonesia dalam Secangkir Kopi)

.Hasto mengakui partainya terus melakukan kaderisasi calon pemimpin. Sebab, seperti pesan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi seorang pemimpin apalagi presiden, salah satunya adalah diukur dari kemampuan mengenal seluruh rakyat Indonesia, termasuk apakah yang bersangkutan pernah berkeliling Indonesia.

Kongres PDIP menurut Hasto telah mengamanatkan bahwa berkaitan dengan capres dan cawapres, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang diberikan mandat untuk menetapkan.

“Seluruh jajaran partai terus melaksanakan konsolidasi sehingga tiba momentum politiknya, kami semua siap menjalankan perintah Ibu Ketua Umum," ujar Hasto. (Abdul Rochim/Bakti)