Kasus Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud oleh Oknum TNI, TPN Minta Komnas HAM Turun Tangan

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud , Chico Hakim meminta Komnas HAM turun tangan guna mengusut kasus dugaan penganiyaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

"Terkait penganiayaan oleh aparat TNI, kami juga mendesak Komnas HAM untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai kapasitasnya untuk turut mengusut kejadian hingga tuntas," kata Chico, Senin (1/1/2024).

Baginya, penganiayaan kelompok relawan oleh oknum aparat TNI ini harus diekspos secara luas. Ia ingin masyarakat melihat dan menyadari konsekuensi jika salah memilih di Pemilu 2024.

"Kejadian seperti ini, dan kebiadaban ini harus diekspos secara luas sehingga rakyat dapat melihat dan menyadari potensi konsekuensinya bila salah memilih di Pemilu 2024," ujarnya.



Atas dasar itu, Chico mengutuk keras kebiadaban yang dilakukan aparat TNI kepada relawan Ganjar-Mahfud. Menurutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Tim advokasi hukum kami akan membawa ini ke ranah hukum, dan mendorong aparat dan semua institusi hukum yang terkait untuk memproses, mengadili dan menghukum seberat-beratnya para pelaku," tegasnya.

Sebelumnya relawan Ganjar menjadi korban penganiayaan prajurit TNI di depan markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH di Boyolali pada Sabtu (30/12/2023). Peristiwa itu disebut terjadi secara spontan karena kesalahpahaman dua belah pihak.

Sebab, saat prajurit sedang bermain bola voli, terdengar suara knalpot brong yang gasnya digeber oleh pemotor yang sedang melintas. Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturu menyebut hal yang sama juga dirasakan masyarakat sekitar, yang turut mengaku terganggu dengan suara knalpot brong tersebut.

"Seketika itu beberapa anggota yang sedang bermain bola voli tersebut keluar gerbang dan menghentikan, lalu menegur pengendara motor yang menggeber knalpotnya tersebut sehingga terjadi cek-cok mulut dan berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota," katanya.

Buntut peristiwa itu, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan jajarannya untuk menahan 15 prajurit TNI AD guna proses pemeriksaan dan penyelidikan.

"Telah memerintahkan Danyonif Raider 408/Sbh dan Denpom IV/4 Surakarta untuk menahan 15 prajurit terduga kasus penganiayaan guna memeriksa, menyelidiki dan mendalami keterlibatan oknum prajurit tersebut serta melakukan proses hukum, sesuai prosedur yang berlaku," tutur Kristomei.