Korupsi Musuh Bersama
Senin, 18 Desember 2023 - 08:34 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menkeu RI
KORUPSI telah menjadi musuh utama pembangunan yang tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dunia. Korupsi merupakan kompleksitas fenomena sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi semua negara, serta merupakan kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara.
Korupsi mutlak dapat merugikan banyak pihak, serta membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi. Pada berbagai tingkatan dan bentuknya, tindakan korupsi dapat menyerang fondasi institusi demokrasi sehingga menjadi lemah, memutarbalikkan atau melemahkan supremasi hukum dan memperlambat pembangunan ekonomi, serta berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan, dan tidak hanya menimbulkan konflik, bahkan sering menjadi salah satu akar penyebabnya.
Di berbagai negara, korupsi kerap merugikan alokasi sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menciptakan ketidaksetaraan, hingga memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk mencegah korupsi, mempromosikan transparansi, dan memperkuat kelembagaan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International menilai negara dari 0 – 100 berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara untuk menilai negara yang paling korup, dilihat dari skor terendah suatu negara.
Semakin rendah skor yang dimiliki suatu negara maka semakin tinggi tingkat korupsi pada negara tersebut. Ironisnya, berdasarkan seluruh negara yang termasuk dalam indeks tersebut, sekitar dua per tiga memiliki skor di bawah 50. Artinya, masih banyak negara yang gagal memberantas korupsi sepenuhnya.
Transparency International (TI) menilai Somalia sebagai negara paling korup di dunia pada 2022. Menurut laporan TI, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43. Artinya, IPK Somalia tersebut sekitar 3,5 kali lipat lebih buruk dari rata-rata dunia.
Selanjutnya, Suriah dan Sudan Selatan menempati peringkat kedua negara terkorup dunia pada 2022 dengan IPK masing-masing sebesar 13 poin. Kondisi tersebut tampaknya tak jauh berbeda dengan posisi Indonesia yang ironisnya dinobatkan menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37 dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara dengan skor 34.
Tak sedikit negara telah berusaha meningkatkan tata kelola dan menegakkan hukum untuk memberantas korupsi, perjuangan ini terkadang dihadapkan pada tantangan sistemik dan kelemahan struktural. Organisasi internasional, seperti Transparency International, terus berupaya mengawasi dan memerangi korupsi di tingkat global, memperkuat tata kelola yang baik, dan mendorong transparansi sebagai landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui upaya bersama di tingkat nasional dan internasional, harapannya adalah bahwa masyarakat di seluruh dunia dapat keluar dari jerat permasalahan korupsi yang merugikan dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Refleksi Korupsi di Indonesia
Korupsi merupakan suatu perilaku menyimpang penyalahgunaan kekuasaan demi mendapat keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Perilaku korupsi dapat terjadi di berbagai tempat dan kalangan, di mana masih banyak masyarakat yang tidak menyadari terhadap perilaku korupsi itu sendiri di sekitar mereka.
Staf Khusus Menkeu RI
KORUPSI telah menjadi musuh utama pembangunan yang tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dunia. Korupsi merupakan kompleksitas fenomena sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi semua negara, serta merupakan kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara.
Korupsi mutlak dapat merugikan banyak pihak, serta membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi. Pada berbagai tingkatan dan bentuknya, tindakan korupsi dapat menyerang fondasi institusi demokrasi sehingga menjadi lemah, memutarbalikkan atau melemahkan supremasi hukum dan memperlambat pembangunan ekonomi, serta berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan, dan tidak hanya menimbulkan konflik, bahkan sering menjadi salah satu akar penyebabnya.
Di berbagai negara, korupsi kerap merugikan alokasi sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menciptakan ketidaksetaraan, hingga memperburuk kondisi kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk mencegah korupsi, mempromosikan transparansi, dan memperkuat kelembagaan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International menilai negara dari 0 – 100 berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara untuk menilai negara yang paling korup, dilihat dari skor terendah suatu negara.
Semakin rendah skor yang dimiliki suatu negara maka semakin tinggi tingkat korupsi pada negara tersebut. Ironisnya, berdasarkan seluruh negara yang termasuk dalam indeks tersebut, sekitar dua per tiga memiliki skor di bawah 50. Artinya, masih banyak negara yang gagal memberantas korupsi sepenuhnya.
Transparency International (TI) menilai Somalia sebagai negara paling korup di dunia pada 2022. Menurut laporan TI, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43. Artinya, IPK Somalia tersebut sekitar 3,5 kali lipat lebih buruk dari rata-rata dunia.
Selanjutnya, Suriah dan Sudan Selatan menempati peringkat kedua negara terkorup dunia pada 2022 dengan IPK masing-masing sebesar 13 poin. Kondisi tersebut tampaknya tak jauh berbeda dengan posisi Indonesia yang ironisnya dinobatkan menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20 lainnya dengan skor 37 dan menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara dengan skor 34.
Tak sedikit negara telah berusaha meningkatkan tata kelola dan menegakkan hukum untuk memberantas korupsi, perjuangan ini terkadang dihadapkan pada tantangan sistemik dan kelemahan struktural. Organisasi internasional, seperti Transparency International, terus berupaya mengawasi dan memerangi korupsi di tingkat global, memperkuat tata kelola yang baik, dan mendorong transparansi sebagai landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui upaya bersama di tingkat nasional dan internasional, harapannya adalah bahwa masyarakat di seluruh dunia dapat keluar dari jerat permasalahan korupsi yang merugikan dan menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Refleksi Korupsi di Indonesia
Korupsi merupakan suatu perilaku menyimpang penyalahgunaan kekuasaan demi mendapat keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Perilaku korupsi dapat terjadi di berbagai tempat dan kalangan, di mana masih banyak masyarakat yang tidak menyadari terhadap perilaku korupsi itu sendiri di sekitar mereka.
