Pendamping Desa Dipecat karena Nyaleg, Pertepedesia Pertanyakan Konsistensi Kemendes
Rabu, 26 Februari 2025 - 20:20 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pertepedesia, Bahsian Micro menyoroti langkah Kemendes PDT yang memecat pendamping desa karena nyaleg. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ( Kemendes PDT ) menghentikan kontrak pendamping desa yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024 menuai kritikan. Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) menilai langkah Kemendes PDT tersebut tidak konsisten dan jauh dari sikap profesional.
“Banyak anggota Pertepedesia yang gelisah atas sikap plin-plan dari Kemendes PDT terkait kebijakan pengelolaan pendamping desa ini. Salah satunya terkait kebijakan hak politik pendamping desa untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 di mana hal itu jadi alasan Kemendes PDT untuk memecat atau tidak memperpanjang kontrak anggota kami,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pertepedesia, Bahsian Micro, Rabu (26/2/2025).
Bahsian menjelaskan Pertepedesia pernah melakukan advokasi khusus terhadap langkah pendamping desa menggunakan hak politiknya untuk dipilih atau memilih. Pada saat itu Pertepedesia pernah mengirimkan surat secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan apakah seorang tenaga profesional pendamping harus mundur atau cuti jika mau mencalonkan diri pada Pemilu 2024.
Baca juga: Komisi V DPR Nilai Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
“Menindaklanjuti surat kami, KPU kemudian mengirimkan surat kepada Kemendes PDT untuk meminta kejelasan terkait status pendamping apakah termasuk karyawan atau bukan,” urainya.
“Banyak anggota Pertepedesia yang gelisah atas sikap plin-plan dari Kemendes PDT terkait kebijakan pengelolaan pendamping desa ini. Salah satunya terkait kebijakan hak politik pendamping desa untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 di mana hal itu jadi alasan Kemendes PDT untuk memecat atau tidak memperpanjang kontrak anggota kami,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pertepedesia, Bahsian Micro, Rabu (26/2/2025).
Bahsian menjelaskan Pertepedesia pernah melakukan advokasi khusus terhadap langkah pendamping desa menggunakan hak politiknya untuk dipilih atau memilih. Pada saat itu Pertepedesia pernah mengirimkan surat secara langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan apakah seorang tenaga profesional pendamping harus mundur atau cuti jika mau mencalonkan diri pada Pemilu 2024.
Baca juga: Komisi V DPR Nilai Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
“Menindaklanjuti surat kami, KPU kemudian mengirimkan surat kepada Kemendes PDT untuk meminta kejelasan terkait status pendamping apakah termasuk karyawan atau bukan,” urainya.
Lihat Juga :
