Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Pemerintah Terapkan Langkah Konkret
loading...
Menteri LHK Siti Nurbaya saat menandatangani kerja sama RI-Norwegia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Masalah perubahan iklim merupakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terutama bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ). Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan, pemerintah menerapkan sejumlah langkah konkret dalam mengatasi perubahan iklim.
Pandangan ini disampaikan Menteri Siti Nurbaya saat tindak lanjut kerja sama RI-Norwegia yang ditandatangani Menteri LHK RI dan Menteri Iklim Norwegia.
"Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkret, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekadar pledge," kata Menteri Siti dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).
Menteri Siti menyampaikan, addendum untuk CA ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017–2018 menuju 2018–2019.
"Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat itu menjadi kenyataan dan menjadi catatan progres bagi Indonesia," tutupnya.
Penandatanganan komitmen lanjutan kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dirut BPDLH) Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin dan disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.
Pada kesempatan tersebut, Dubes Rut Kruger Giverin menyampaikan penandatanganan CA ini merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai. Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU net sink 2030.
"Rencana operasional ini sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dubes Rut Kruger Giverin mengungkapkan Indonesia dan Norwegia memiliki prioritas yang sama dalam hal mengendalikan krisis iklim dan alam. Kerja sama bilateral kedua negara telah diperkuat pada tahun lalu ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman atau MoU.
"Negara-negara lain di dunia sangat terkesan dengan prestasi di Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya, KLHK, dan pemerintah Indonesia atas prestasi yang luar biasa di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo," tuturnya.
"Saya berharap prestasi Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi negara lain untuk mengambil langkah mengatasi krisis perubahan iklim dan alam. Dan saya berharap kemitraan antara Indonesia dan Norwegia dapat memberikan inspirasi bagi dunia," tutupnya.
Sementara Dirut BPDLH, Joko Tri Haryanto menjelaskan, ada lima bidang yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia.
Pertama, penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial. Ketiga, konservasi keanekaragaman hayati.
"Keempat, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut. Kelima, penguatan penegakan hukum," tandasnya.
Pandangan ini disampaikan Menteri Siti Nurbaya saat tindak lanjut kerja sama RI-Norwegia yang ditandatangani Menteri LHK RI dan Menteri Iklim Norwegia.
"Indonesia memang menekankan aksi-aksi iklim yang konkret, dengan contoh-contoh yang nyata, jadi sekaligus menunjukkan bahwa kerja nyata ini bukan sekadar pledge," kata Menteri Siti dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).
Menteri Siti menyampaikan, addendum untuk CA ini merupakan capaian yang sangat besar dan ini didasarkan pada verifikasi untuk penurunan emisi tahun 2017–2018 menuju 2018–2019.
"Hal ini sekaligus merefleksikan bahwa hal-hal yang deliverable, tangible, dan bermanfaat langsung untuk masyarakat itu menjadi kenyataan dan menjadi catatan progres bagi Indonesia," tutupnya.
Penandatanganan komitmen lanjutan kontribusi tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dirut BPDLH) Joko Tri Haryanto bersama Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin dan disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023.
Pada kesempatan tersebut, Dubes Rut Kruger Giverin menyampaikan penandatanganan CA ini merupakan tindak lanjut komitmen Norwegia yang disampaikan pada COP28 di Dubai. Kontribusi dari Norwegia akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan rencana operasional FOLU net sink 2030.
"Rencana operasional ini sangat ambisius dan mengesankan, mencakup semua langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju deforestasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dubes Rut Kruger Giverin mengungkapkan Indonesia dan Norwegia memiliki prioritas yang sama dalam hal mengendalikan krisis iklim dan alam. Kerja sama bilateral kedua negara telah diperkuat pada tahun lalu ketika Indonesia dan Norwegia menandatangani nota kesepahaman atau MoU.
"Negara-negara lain di dunia sangat terkesan dengan prestasi di Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Menteri Siti Nurbaya, KLHK, dan pemerintah Indonesia atas prestasi yang luar biasa di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo," tuturnya.
"Saya berharap prestasi Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi negara lain untuk mengambil langkah mengatasi krisis perubahan iklim dan alam. Dan saya berharap kemitraan antara Indonesia dan Norwegia dapat memberikan inspirasi bagi dunia," tutupnya.
Sementara Dirut BPDLH, Joko Tri Haryanto menjelaskan, ada lima bidang yang menjadi area dari penggunaan dana kontribusi dari Norwegia.
Pertama, penguatan perlindungan hutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kedua, investasi, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perhutanan sosial. Ketiga, konservasi keanekaragaman hayati.
"Keempat, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut. Kelima, penguatan penegakan hukum," tandasnya.
(abd)
Explore More