Ciri-Ciri Negara Kesatuan: Pengertian, Prinsip, dan Contohnya

Ciri-Ciri Negara Kesatuan

1. Pemerintahan kesatuan mempunyai satu kekuasaan pusat yang membagi tugas kepada lembaga-lembaga lokal tetapi tidak membagi wewenangnya.

2. Negara kesatuan biasanya memiliki satu konstitusi sentral yang mengatur dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip negara. Konstitusi ini berlaku di seluruh wilayah negara.

3. Adanya pembagian wilayah administratif. Meskipun ada pemerintah pusat yang kuat, negara kesatuan sering kali dibagi menjadi wilayah administratif atau provinsi. Namun, otonomi provinsi ini biasanya terbatas dan ditentukan oleh pemerintah pusat.

4. Wilayah administratif atau daerah biasanya memiliki otonomi terbatas dalam hal tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pasalnya, keputusan penting sering kali tetap di tangan pemerintah pusat.

5. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat.

Contoh Negara Kesatuan

1. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan. Pemerintah pusat di Jakarta memiliki wewenang untuk mengatur seluruh provinsi di dalam negeri, meskipun ada beberapa kewenangan lokal yang diberikan kepada pemerintah provinsi.

2. Prancis

Prancis adalah salah satu contoh negara kesatuan yang terkenal. Pemerintah pusat di Paris memiliki kontrol atas semua wilayah administratif Prancis, termasuk departemen dan wilayah sekitarnya.

3. Inggris

Inggris dalam konteks politik dan administratif adalah sebuah negara kesatuan atau sering disebut juga dengan negara unitaris. Ini berarti bahwa negara Inggris memiliki satu pemerintahan pusat, yang memiliki otoritas atas seluruh wilayahnya, tanpa adanya pembagian kekuasaan signifikan kepada entitas-entitas regional atau otonomi yang mandiri.

Kelebihan dan Kekurangan Negara Kesatuan

Kelebihan negara kesatuan yakni pemerintahan kesatuan mempunyai otoritas terpusat yang jelas. Pemerintahan kesatuan juga biasanya merespons krisis dengan cepat, karena hanya satu lapisan pemerintahan yang perlu mempertimbangkan permasalahan tertentu.

Kemudian, pemerintahan kesatuan menghindari praktik hukum yang saling bertentangan di berbagai tingkat pemerintahan. Hal ini karena pada awalnya mereka hanya mempunyai satu tingkat pemerintahan.