Tahun Politik

Pertama, mengevaluasi total kinerja menteri. Dalam rangka menuntaskan janji-janji kampanye kemarin. Bahkan bila dirasa perlu, presiden harus segera mengganti menteri-menteri yang dianggap lamban dan menjadi beban pemerintahan dengan figur yang lebih baik. Sebab, kinerja pemerintah yang optimal bisa menyeimbangkan persepsi publik bahwa memimpin bukan hanya tentang merebut kekuasaan, tapi bagaimana seorang pemimpin mampu mewariskan kebijakan monumental.  

Kedua, mendesain koalisi ramping. Agar capaian-capaian kerja pemerintah tak ada hambatan di parlemen, sebenarnya hanya perlu memastikan 50% lebih dukungan. Artinya, jumlah suara 70% yang telah dimiliki sekarang, perlu dievaluasi efektivitasnya. Jangan sampai banyaknya suara yang telah didulang hanya bersifat semu tanpa makna positif sebagai modal awal menyukseskan Presiden Jokowi memimpin pada periode keduanya nanti.

Misi lainnya, koalisi yang ramping ini bisa menghasilkan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk mewujudkan konsensus menghadirkan sosok wakil presiden yang baru setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla resmi menyatakan pensiun dalam Pemilu 2019. Kemampuan koalisi ramping ini dalam membaca kebutuhan rakyat dan tantangan zaman dituntut lebih baik, menimbang sentimen SARA menguat dan dunia di ambang kompleksitas berbagai permasalahan.

Ketiga, bagi partai-partai yang sekarang berada di luar pemerintahan, keadaan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menjalankan mekanisme skema pengawasan yang substantif (checks and balances) bukan sebatas politik dagang sapi. Hal ini dilakukan agar kinerja kabinet semakin lebih baik dan bila ini sukses dijalankan, ujung-ujungnya partai juga bakal menerima insentif elektoral.

Dari pengalaman mengawasi inilah, tentu bisa menjadi amunisi untuk menemukan sosok-sosok pemimpin yang sesuai. Artinya, siapa pun yang kelak menjadi lawan Presiden Jokowi, memang berangkat dari sosok yang memiliki visi dan rekam jejak kepemimpinan yang jelas.