alexametrics

Tahun Politik

loading...
Tahun Politik
Foto:Ilustrasi/KORAN SINDO
A+ A-
Agung Baskoro
Analis Politik Poltracking

PEMILU Nasional secara serentak memang baru akan digelar pada April 2019. Namun, genderang kompetisi elektoral tersebut seakan sudah ditabuh saat Presiden Jokowi hadir dalam Rakernas III Projo, Senin (4/9). Langkah eksplisit Presiden tersebut setidaknya semakin meningkatkan suhu politik Tanah Air yang sebelumnya sudah hangat pasca bergulirnya Perppu Ormas dan Paket UU Pemilu.  



Di luar realitas tersebut, ada tiga hal lain yang berpotensi menaikkan kembali tensi politik ke titik optimumnya saat sekarang ini. Pertama, babak lanjutan atau bahkan babak baru kasus-kasus hukum yang menjerat para elite politik. Kedua, perhelatan Pilkada Serentak 2018, yang juga diikuti Pilkada di tiga provinsi berpopulasi padat, yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), serta Jawa Timur (Jatim). Ketiga, langkah zig-zag partai-partai menuju Pemilu 2019.  

Dalam konteks pertama, kasus-kasus hukum seperti e-KTP, Hambalang, BLBI, ataupun kasus-kasus baru yang muncul akan terus menyita perhatian publik seiring genderang perlawanan atas korupsi. Ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP oleh KPK dan hadirnya Pansus Hak Angket KPK, sedikit-banyak menghadirkan kegaduhan di partai beringin dan publik.

Karena kasus ini diduga menjerat kader teras lintas partai di satu sisi dan pada bagian lainnya, keinginan para wakil rakyat memangkas kewenangan lembaga antirasuah menuai pro-kontra berkepanjangan. Dua kondisi tersebut belum ditambah, jika drama sebut nama elite-elite politik di persidangan masih berlanjut oleh para tersangka ataupun terdakwa atau operasi tangkap tangan (OTT) KPK semakin banyak menjerat elite-elite politik.

Konteks kedua, Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten menjadi pertaruhan kredibilitas yang ketiga kalinya (setelah sukses pada periode 2015 dan 2017), baik bagi KPU/ KPUD maupun pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas. Pada bagian lain, suksesi kepemimpinan di level provinsi yang terjadi di Jabar, Jateng, dan Jatim rentan berdampak terhadap stabilitas politik nasional bila elite lokal dan nasional gagal membuat garis demarkasi yang jelas terhadap dinamika kompetisi elektoral yang ketat ini sebagaimana Pilkada DKI Jakarta kemarin.

Karena jamak kita ketahui, kemenangan di tiga provinsi tersebut menjadi kunci bagi partai-partai politik untuk mengamankan ceruk suara dalam Pemilu Serentak 2019. Konteks ketiga, langkah zig-zag PAN, PKB, dan Demokrat menarik untuk disimak. PAN yang selama ini berada di gerbong pemerintah, melanjutkan tren perbedaan sikapnya dalam hal-hal fundamental, mulai Pilkada DKI, Perppu Ormas, dan Paket UU Pemilu.
halaman ke-1 dari 3
preload video
BERITA TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak