alexa snippet

Bekukan KPK atau Pansus?

Bekukan KPK atau Pansus?
Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN. Foto/Dok/SINDOnews
A+ A-
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas; Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN

SUNGGUH saya bertanya-tanya, apakah yang menjadi fokus utama Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK? Sebab dalam Pasal 199 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ditentukan bahwa materi dan alasan hak angket telah ditentukan sebelumnya. Artinya, Pansus Angket dibatasi menyelidiki hal tertentu yang dicurigai melanggar pelaksanaan undang-undang. Tidak boleh melebar apalagi mencari-cari kesalahan.

Hak angket harus memfokuskan penyelidikan pada perkara-perkara tertentu. Seandainya DPR sedang menyelidiki Kementerian A terhadap kesalahan X, maka apabila terdapat laporan publik bahwa Kementerian A juga bermasalah dalam hal Y, Pansus Angket tidak bisa menggabungkan kesalahan X dan Y sekaligus. Apabila ingin mempermasalahkan hal Y, maka perlu diajukan usul angket yang baru. Demikian kehendak undang-undang yang dibuat DPR sendiri.

Dalam konteks angket terhadap KPK, pansus berupaya menyelidiki seluruh kealpaan KPK dari segala sumber yang patut diduga memang tidak senang dengan kinerja KPK selama ini. Padahal selain tidak bisa dibekukan, KPK juga tidak bisa diselidiki oleh lembaga politik seperti DPR. Jaminan independensi KPK diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Mencari-cari Kesalahan

Meskipun bukan kewenangan DPR, lembaga politik itu bergeming seluruh kehendak po­litik dikerahkan untuk menjatuhkan KPK. Jika kehendak politik untuk merusak citra KPK dikerahkan, perkara-perkara kealpaan yang bersifat manusiawi pun bisa diperbesar sebagai kesalahan organisasi. Apalagi jika ”goreng” untuk mencapai tujuan akhir untuk membekukan atau memperlemah KPK.

Lawan KPK kali ini cukup cerdik. Kuat dugaan seluruh pihak yang tidak menyukai KPK ditarik untuk berperan merusak citra lembaga anti-rasuah itu. Keterlibatan kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lainnya juga memperlihatkan bahwa KPK sedang sendirian. Padahal jika kita jujur bercermin diri, masih banyak lembaga negara lain yang lebih buruk dari KPK. Lalu, pernahkah lembaga itu diangket DPR? Apa sebabnya harus KPK?

Bahkan, jika teliti mengamati, DPR pun kerap pula menyalahi undang-undang yang mereka buat sendiri. Contoh menarik, dalam kasus pelantikan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned oleh Ketua DPR Setya Novanto yang tidak sesuai prosedur seleksi terbuka berdasarkan ketentuan UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), pelantikan Sekjen DPR itu mengabaikan pelaksanaan undang-undang. Bukankah Kementerian PAN-RB jelas bagian dari eksekutif, lalu apa sebabnya proses tersebut tidak pernah diangket DPR?

Lalu, kenapa hanya KPK yang diangket DPR? Bukan tidak mungkin kebencian terhadap KPK menjadikan alasan logis dan ketentuan undang-undang tidak diperlukan bagi Pansus Angket. Banyak fakta penting yang diabaikan DPR. Misalnya, Pansus Angket seperti sengaja mengabaikan kehadiran Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman yang tidak ber­dasarkan prosedur semestinya.

Bukankah dalam hukum ketidaktaatan terhadap prosedur membuat sebuah tindakan bisa dinyatakan batal demi hukum. Seluruh keterangan Dirdik KPK itu tidak ada nilainya di mata hukum. Bukankah pansus hendak menertibkan pelaksanaan hukum dan prosedur di KPK, tetapi kenapa dengan cara tidak menaati prosedur hukum.

Saya dan tentu juga publik merasakan betapa KPK memang sedang diobok-obok  dari segala lini oleh berbagai pihak. Jika terhadap pihak-pihak yang menyerang KPK itu dibukakan pula posko pengaduannya terhadap penyimpangan kinerja mereka, bukan tidak mungkin laporan terhadap mereka akan membludak.

Beranikah DPR membuka posko pengaduan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya itu, terutama aparat penegak hukumnya agar dengan demikian hak angket terhadap mereka bisa dilakukan. Jika DPR tidak sudi, rakyat bisa membentuk panitia khusus untuk melakukan angket terhadap kinerja DPR pula.

Tentu Pansus Rakyat meng­angket DPR ini tidak ada undang-undangnya, tapi sebagai pemilik kedaulatan berdasarkan UUD 1945, tidak ada salahnya sekali-kali publik yang mengangket kinerja DPR. Jika bermasalah rakyat dapat meminta agar DPR dibekukan alias ditarik mandat oleh rakyat. Apalagi tugas utama DPR membuat undang-undang tidak pernah maksimal.
 
Salah dari Awal
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top