alexa snippet

Pedagogi Pertumbuhan Ekonomi

Pedagogi Pertumbuhan Ekonomi
Candra Fajri Ananda. Foto/Istimewa
A+ A-
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
 
TAHUN depan pemerintah mencanangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di bilangan angka 5,2%. Target tersebut terbilang cukup moderat, apalagi mengingat untuk sementara ini kita dalam jeratan iklim perekonomian yang sedang tak menentu.

Beban pertumbuhan ekonomi pada 2018 terhitung konstan dengan proyeksi di APBN-P 2017 yang juga diupayakan mampu mencapai 5,2%. Apa saja faktor-faktor terpentingnya dan kendala yang dihadapi di lapangan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, akan penulis rincikan melalui pedagogi berikut ini.

Sebagai permulaan, pemerintah perlu mengunci dua faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi berbasis pengeluaran, yakni sektor konsumsi rumah tangga dan investasi agar laju perkembangannya tidak tersendat-sendat. Dalam tiga tahun terakhir, sektor konsumsi rumah tangga menyumbang rata-rata 56,21% dari total PDB pengeluaran (BPS, 2017).

Angka tersebut menggambarkan betapa tingginya tingkat pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menggambarkan bahwa kultur perekonomian kita yang cenderung konsumtif. Faktor pembentuk agar konsumsi rumah tangga kian stabil bisa dicirikan dari progresivitas pendapatan rumah tangga dan inflasi.

Nah, dua faktor tersebut sangat erat kaitannya dengan kebijakan investasi. Investasi memiliki peran ganda secara makro dan mikroekonomi. Secara makro, investasi yang sangat dekat dengan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di dalam PDB pengeluaran yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

Dalam tiga tahun terakhir tercatat distribusi PDB pengeluaran dari PMTB sudah mencapai 32,66% (BPS, 2017). Sementara dari lingkup mikro, investasi bisa meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan rumah tangga sehingga bisa memperkuat market demand.

Selain itu, investasi juga bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri untuk mengamankan market supply, dan ini juga sekaligus menjawab tantangan agar inflasi tetap terkendali seperti yang ada pada saat ini. Kalau tidak diimbangi dengan pembangunan iklim investasi yang berkualitas, kita sama saja dengan membangun rumah perekonomian dengan pilar yang keropos. Sewaktu-waktu bisa saja ambruk (baca: krisis) jika beban konsumsi yang terlalu besar tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan dan inflasi yang progresif.

Terkait dengan proyeksi kebijakan pada 2018, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Hal ini berkaca dengan fenomena apa yang terjadi selama tahun anggaran 2017 berjalan. Kita mulai dari realisasi serapan anggaran yang hingga saat ini masih cenderung mengkhawatirkan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi leading sector khususnya bidang pembangunan infrastruktur, tercatat hingga akhir Agustus kemarin tingkat serapan anggarannya masih 46,8% dari total pagu anggaran 2017. Kementerian lain masih belum diketahui berapa tingkat realisasi serapan anggarannya.

Namun, persoalannya bisa dikatakan hampir identik. Sumber permasalahannya jika disederhanakan rata-rata akan berpusat pada kredibilitas yang terbatas dalam sistem perencanaan, penyelenggaraan sistem administrasi, hingga pentingnya kepastian hukum.

Nah, yang menarik untuk saat ini ialah topik mengenai kepastian hukum. Beberapa program yang dituntut melalui skema tender atau pengadaan memiliki peserta tender yang relatif minim.

Apalagi, berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu strategis lain yang membuat para peserta tender semakin waswas. Kendalanya bukan soal ada indikasi praktik korupsi saja, faktor kesalahan administrasi dan lemahnya jaminan bahwa regulasi yang berlaku tidak tumpang-tindih juga bisa menjadi penghadang partisipasi masyarakat dalam sistem pengadaan.

Tidak hanya di lingkup pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah kabarnya juga memiliki masalah yang serupa terkait dengan penyerapan anggaran. Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2017), persoalan lambatnya penyerapan anggaran di daerah lebih disebabkan oleh proses administrasi dan penganggaran yang panjang. Lelang dini yang dalam beberapa waktu lalu didorong sebagai terobosan pada kenyataannya masih sulit dilakukan karena panduan dari pusat belum jelas.
halaman ke-1 dari 3
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top