Dilema Aparatur Sipil Negara ke IKN
Kamis, 26 Oktober 2023 - 06:53 WIB
loading...
A
A
A
baca juga: Jokowi Umumkan Logo IKN: Pohon Hayat
Jokowi tetap bersikukuh bahwa perpindahan tugas ke IKN adalah konsekuensi dari tekad besar pemerintah yang ingin mewujudkan segera Indonesia sentris. Sebab saat ini, dalam penilaian Jokowi ekonomi Indonesia masih kental dengan yang Jawa Sentris. Ini setidaknya ditandai sebanyak 58% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa.
Praktis perputaran ekonomi pun diyakini masih terpusat di pulau ini. Jokowi sangat serius membangun ibu kota baru ini. Selain memperkuat dengan regulasi yang ditandai lahirnya UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 lalu, Jokowi juga rajin membujuk investor datang. Jokowi pun memamerkan kehebatan IKN hampir di tiap lawatannya ke luar negeri. Terakhir kala berkunjung ke China baru-baru ini.
Hingga kini, belum ada garansi kawasan IKN akan benar-benar terwujud dan hidup sebagaimana yang diskenariokan. Di balik keyakinan dan keteguhan pemerintah, tentu ada ribuan Anggraini maupun Sakti lain yang masih diliputi keraguan membuncah.
Perasaan mereka masih selaras pada potret yang tergambar dari survei Litbang SINDOnews.com pada 2022 lalu. Di survei itu, terungkap bahwa mayoritas ASN berharap fasilitas di IKN harus memadai agar mereka bisa betah.
Survei ini juga memperkuat fakta bahwa bukankah langkah mudah soal pindah memindah orang kendati mereka adalah pegawai pemerintah. Berangkat dari fakta ini, saatnya pemerintah lebih memahami dengan melakukan komunikasi kebijakan yang lebih strategis.
baca juga: Optimistis Pembangunan IKN Selesai, Ini Penjelasan Jokowi
Tujuan (goal) pemerintah menggeser lokasi ibu kota berada di wilayah yang lebih sentris berikut kelebihan-kelebihan yang diproyeksikan sangat mungkin untuk mudah dipahami. Namun bagi ASN yang bakal berpindah, ini semua masih mengawang-awang.
Agar langkah perubahan itu bisa dieksekusi dengan taktis serta mendapat dukungan penuh, tentu pemerintah harus mampu mengambil hati para ASN. Dari situ akan terbangun relasi yang kuat berikut keikhlasan karena seperti dikonsepsikan Kotter dalam Leading Change (1996), di dalamnya memunculkan rasa saling percaya (trust).
Kepercayaan ini memegang peran vital karena ASN sejatinya tengah dihadapkan pada tantangan baru dengan risiko tak ringan. Apalagi jika berkaca pada kasus sejumlah negara, faktanya pemindahan ibu kota bukanlah pilihan terbaik bagi para abdi prajanya.
Ibu kota baru Myanmar yakni Naypyidaw misalnya, hingga kini masih terasa sangat sepi kendati sudah resmi beroperasi menggantikan Yangon sejak hampir dua dasawarsa lalu. Sebagai makhluk sosial, namun terkungkung dalam wilayah yang sepi tentu penuh dengan tekanan hati.
Selasa (24/10/2023) lalu, Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas kembali menarik simpati dengan rencana menghitung ulang tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN yang berhijrah di IKN. Hitung ulang ini sekaligus sebagai respons atas besaran tukin pegawai Kementerian Keuangan yang dinilai banyak pihak kelewat tinggi sehingga memicu iri. Tentu, perbedaan dan ketimpangan ini harus segera disadari dan diantisipasi agar jangan sampai di IKN Nusantara nanti malah menjadi 'duri'.
Sekali lagi, pemindahan ibu kota berikut para ASN di dalamnya harus dikelola dengan matang. Jangan sampai infrastruktur IKN Nusantara yang nantinya terbangun dengan kokoh sekaligus mungkin mencengangkan, namun di dalamnya malah rapuh lantaran para ASN diliputi rasa kebimbangan mendalam. (*)
Jokowi tetap bersikukuh bahwa perpindahan tugas ke IKN adalah konsekuensi dari tekad besar pemerintah yang ingin mewujudkan segera Indonesia sentris. Sebab saat ini, dalam penilaian Jokowi ekonomi Indonesia masih kental dengan yang Jawa Sentris. Ini setidaknya ditandai sebanyak 58% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa.
Praktis perputaran ekonomi pun diyakini masih terpusat di pulau ini. Jokowi sangat serius membangun ibu kota baru ini. Selain memperkuat dengan regulasi yang ditandai lahirnya UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 lalu, Jokowi juga rajin membujuk investor datang. Jokowi pun memamerkan kehebatan IKN hampir di tiap lawatannya ke luar negeri. Terakhir kala berkunjung ke China baru-baru ini.
Hingga kini, belum ada garansi kawasan IKN akan benar-benar terwujud dan hidup sebagaimana yang diskenariokan. Di balik keyakinan dan keteguhan pemerintah, tentu ada ribuan Anggraini maupun Sakti lain yang masih diliputi keraguan membuncah.
Perasaan mereka masih selaras pada potret yang tergambar dari survei Litbang SINDOnews.com pada 2022 lalu. Di survei itu, terungkap bahwa mayoritas ASN berharap fasilitas di IKN harus memadai agar mereka bisa betah.
Survei ini juga memperkuat fakta bahwa bukankah langkah mudah soal pindah memindah orang kendati mereka adalah pegawai pemerintah. Berangkat dari fakta ini, saatnya pemerintah lebih memahami dengan melakukan komunikasi kebijakan yang lebih strategis.
baca juga: Optimistis Pembangunan IKN Selesai, Ini Penjelasan Jokowi
Tujuan (goal) pemerintah menggeser lokasi ibu kota berada di wilayah yang lebih sentris berikut kelebihan-kelebihan yang diproyeksikan sangat mungkin untuk mudah dipahami. Namun bagi ASN yang bakal berpindah, ini semua masih mengawang-awang.
Agar langkah perubahan itu bisa dieksekusi dengan taktis serta mendapat dukungan penuh, tentu pemerintah harus mampu mengambil hati para ASN. Dari situ akan terbangun relasi yang kuat berikut keikhlasan karena seperti dikonsepsikan Kotter dalam Leading Change (1996), di dalamnya memunculkan rasa saling percaya (trust).
Kepercayaan ini memegang peran vital karena ASN sejatinya tengah dihadapkan pada tantangan baru dengan risiko tak ringan. Apalagi jika berkaca pada kasus sejumlah negara, faktanya pemindahan ibu kota bukanlah pilihan terbaik bagi para abdi prajanya.
Ibu kota baru Myanmar yakni Naypyidaw misalnya, hingga kini masih terasa sangat sepi kendati sudah resmi beroperasi menggantikan Yangon sejak hampir dua dasawarsa lalu. Sebagai makhluk sosial, namun terkungkung dalam wilayah yang sepi tentu penuh dengan tekanan hati.
Selasa (24/10/2023) lalu, Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas kembali menarik simpati dengan rencana menghitung ulang tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN yang berhijrah di IKN. Hitung ulang ini sekaligus sebagai respons atas besaran tukin pegawai Kementerian Keuangan yang dinilai banyak pihak kelewat tinggi sehingga memicu iri. Tentu, perbedaan dan ketimpangan ini harus segera disadari dan diantisipasi agar jangan sampai di IKN Nusantara nanti malah menjadi 'duri'.
Sekali lagi, pemindahan ibu kota berikut para ASN di dalamnya harus dikelola dengan matang. Jangan sampai infrastruktur IKN Nusantara yang nantinya terbangun dengan kokoh sekaligus mungkin mencengangkan, namun di dalamnya malah rapuh lantaran para ASN diliputi rasa kebimbangan mendalam. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
