Dilema Aparatur Sipil Negara ke IKN

JAKARTA - Anggraini diliputi rasa gamang yang cukup mendalam. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama ini masih maju mundur untuk membeli rumah idamannya.

baca juga: Satgas IKN PUPR: Pembangunan IKN Nusantara Dorong Transformasi BUMN

Bukan persoalan kecukupan uang yang memicu dia gamang. Namun, kabar kepindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam waktu dekatlah yang membuatnya ragu.

Hingga kini belum ada informasi yang gamblang soal rencana kepindahan itu. Tak pelak, pikirannya gundah. Membeli rumah di Depok, Jawa Barat yang relatif dekat dengan kantornya kini atau membeli perumahan di kompleks IKN kelak?

Pilihan ini agak pelik. Ini karena hingga sekarang Anggraini benar-benar belum tahu betul kapan sebenarnya akan diangkut ke IKN. Meski statusnya 'wong pusat', namun sejatinya info kepindahan masih sebatas desas desus yang jelas sering membuat dia dan pegawai lainnya bimbang dan pastinya resah.

Anggraini ingin sekali segera memiliki rumah karena sudah cukup lama berumah tangga dan dikaruniai anak. Namun dia khawatir kalau telanjur membeli rumah di Depok tiba-tiba malah harus pindah ke IKN. Tentu akan lebih banyak madharatnya lantaran rumah harus ditinggal, kotor, cepat rusak, harga jual anjlok dan lain sebagainya.

"Pingin banget punya rumah sendiri karena kalau kontrak terus mahal. Tapi saya bingung katanya nanti PNS pusat akan dipindah ke IKN. Kalau tidak tahun depan (2024), mungkin yang setelah itu dalam waktu tak lama," ujar Anggraini kepada SINDOnews, baru-baru ini.

baca juga: Membujuk ASN Pindah ke IKN Nusantara

Dilema tak jauh beda juga kini dirasakan Sakti. Statusnya sebagai ASN di kantor yang berlokasi di kompleks Istana Presiden membuatnya yakin akan menjadi target pegawai yang bergeser ke IKN dalam tempo dekat. Toh begitu, Sakti mengaku, hingga kini belum ada informasi yang sangat jelas kapan dirinya akan mulai berhijrah.

"Kalaupun harus pindah, mau tidak mau harus siap. Istri pun sudah berniat ingin ikut. Ini risiko kalau akhirnya rumah dan pekerjaan di Jakarta harus ditinggal. Bagaimana lagi karena nanti di IKN juga pastinya lebih lama, bukan tugas yang masanya satu atau dua hari semata," terang Sakti.

Hijrah ke IKN memang menjadi isu yang makin intens diperbincangkan kalangan ASN di level kementerian dan sejumlah lembaga level pusat belakangan ini. Apalagi menurut skenario, pemindahan besar-besaran tak lama lagi dimulai, yakni awal 2024. Dengan begitu, ini tinggal hitungan bulan lagi. Direncanakan, akan ada 40 kementerian yang diboyong di ibu kota baru ini.

Namun, kendati sebagai abdi praja telah meneken pernyataan untuk siap ditempatkan di berbagai penjuru Tanah Air, faktanya tidak sedemikan mudah untuk menjalaninya. Mereka paham pindah ke IKN adalah keniscayaan.

Namun bertugas dan bertempat tinggal di kota yang benar-benar baru, jelas sebuah tantangan yang mungkin tak pernah terlintas di pikiran sebelumnya. Banyak fasilitas pasti masih terbatas. Banyak lingkungan pasti butuh pengenalan dan penguasaan lagi. Demikian pula banyak pos dan wilayah kerja yang pasti butuh penyesuaian kembali. Dan, mereka menyadari bahwa IKN sejatinya pertaruhan kehidupan.

baca juga: Infrastruktur Dasar IKN Rampung Tahun Ini

Sinyal keraguan kalangan ASN ini bukan tidak didengar para pemegang kebijakan. Bahkan pada Maret 2022 lalu, sudah ada sejumlah skema yang disiapkan untuk ASN yang akan tinggal di IKN Nusantara. Di era Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) masih dijabat Tjahjo Kumolo itu, regulasi seperti untuk tunjangan dan fasilitas mulai dibahas.

Fasilitas dan tunjangan itu, direncanakan Tjahjo untuk menyasar sekitar 60.000 ASN yang akan dipindah ke IKN pada tahap awal. Jika ada ASN yang menolak rencana kepindahan ini, Tjahjo mengusulkan agar diberi sanksi bebas tugas (nonjob) atau pensiun dini. Sayang, target jumlah ASN maupun waktu kepindahan tak berjalan sesuai rencana.

Pada Februari 2023, Men-PANRB yang baru, Abdullah Azwar Anas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sudah mendapatkan angka final ASN yang akan dipindah, yakni sebanyak 16.990 orang. R

inciannya, 11.274 orang dari 35 kementerian dan lembaga, dan 5.716 dari TNI dan Polri. Kepindahan perdana dilakukan awal 2024. Kedua kementerian ini juga kian mematangkan rencana kepindahan itu berikut fasilitas yang akan diberikan bagi ASN.

Hunian berupa rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri disiapkan berupa apartemen. Dari penjelasan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, ada 221 tower apartemen dengan unit mencapai 11.619 yang disiapkan.

baca juga: Pengamat Intelijen Dorong Tingkatkan Pertahanan IKN

Bahkan agar lebih tertarik, ASN, TNI dan Polri juga bakal diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah hingga flexible facility arrangement. Pemerintah pun akan menanggung pasangan ASN, dua orang anak dan satu orang asisten rumah tangga (ART).

Sedang soal rumah bagi ASN, Agustus 2023 lalu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna memberi 'angin segar'. Agar betah, ASN akan disediakan rumah dengan skema KPR dengan harga sangat terjangkau.

Agar lebih terpikat, ukuran rumahnya adalah tipe 70 dengan luas lahan 90 meter persegi. Ini tergolong ukuran luas dibanding KPR di Jawa. "Angsurannya kita tekan, tidak lebih dari sekitar Rp2 jutaan," tandas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Namun faktanya, memindah ASN ke IKN bukan semudah tunjuk jari. Sederet fasilitas yang disiapkan pemerintah tak lantas membuat mereka gampang taat akan titah. Di tengah beragam kekhawatiran soal IKN, sejumlah ASN bahkan memilih mutasi ke tempat lain.

Pilihannya hanya tunggal. Tetap di Jawa, dekat dengan keluarga dan sanak saudara kendati dengan gaji yang tak seberapa. Mereka tetap enggan pindah meski ada tawaran gaji dan tunjangan tinggi karena hal itu tetap tak akan bisa membuatnya bekerja sepenuh hati.

Bagaimana akhir dari rencana besar ini? Yang jelas, di tengah keraguan yang masih menghinggapi para ASN, pemerintah tak henti membujuk para abdi negara ini untuk bersedia pindah wilayah tugas. Tak terkecuali dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagaimana dia sampaikan pada Rakernas Korpri di Jakarta, 3 Oktober 2023.

baca juga: Jokowi Umumkan Logo IKN: Pohon Hayat

Jokowi tetap bersikukuh bahwa perpindahan tugas ke IKN adalah konsekuensi dari tekad besar pemerintah yang ingin mewujudkan segera Indonesia sentris. Sebab saat ini, dalam penilaian Jokowi ekonomi Indonesia masih kental dengan yang Jawa Sentris. Ini setidaknya ditandai sebanyak 58% produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa.

Praktis perputaran ekonomi pun diyakini masih terpusat di pulau ini. Jokowi sangat serius membangun ibu kota baru ini. Selain memperkuat dengan regulasi yang ditandai lahirnya UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 lalu, Jokowi juga rajin membujuk investor datang. Jokowi pun memamerkan kehebatan IKN hampir di tiap lawatannya ke luar negeri. Terakhir kala berkunjung ke China baru-baru ini.

Hingga kini, belum ada garansi kawasan IKN akan benar-benar terwujud dan hidup sebagaimana yang diskenariokan. Di balik keyakinan dan keteguhan pemerintah, tentu ada ribuan Anggraini maupun Sakti lain yang masih diliputi keraguan membuncah.

Perasaan mereka masih selaras pada potret yang tergambar dari survei Litbang SINDOnews.com pada 2022 lalu. Di survei itu, terungkap bahwa mayoritas ASN berharap fasilitas di IKN harus memadai agar mereka bisa betah.

Survei ini juga memperkuat fakta bahwa bukankah langkah mudah soal pindah memindah orang kendati mereka adalah pegawai pemerintah. Berangkat dari fakta ini, saatnya pemerintah lebih memahami dengan melakukan komunikasi kebijakan yang lebih strategis.

baca juga: Optimistis Pembangunan IKN Selesai, Ini Penjelasan Jokowi

Tujuan (goal) pemerintah menggeser lokasi ibu kota berada di wilayah yang lebih sentris berikut kelebihan-kelebihan yang diproyeksikan sangat mungkin untuk mudah dipahami. Namun bagi ASN yang bakal berpindah, ini semua masih mengawang-awang.

Agar langkah perubahan itu bisa dieksekusi dengan taktis serta mendapat dukungan penuh, tentu pemerintah harus mampu mengambil hati para ASN. Dari situ akan terbangun relasi yang kuat berikut keikhlasan karena seperti dikonsepsikan Kotter dalam Leading Change (1996), di dalamnya memunculkan rasa saling percaya (trust).

Kepercayaan ini memegang peran vital karena ASN sejatinya tengah dihadapkan pada tantangan baru dengan risiko tak ringan. Apalagi jika berkaca pada kasus sejumlah negara, faktanya pemindahan ibu kota bukanlah pilihan terbaik bagi para abdi prajanya.

Ibu kota baru Myanmar yakni Naypyidaw misalnya, hingga kini masih terasa sangat sepi kendati sudah resmi beroperasi menggantikan Yangon sejak hampir dua dasawarsa lalu. Sebagai makhluk sosial, namun terkungkung dalam wilayah yang sepi tentu penuh dengan tekanan hati.

Selasa (24/10/2023) lalu, Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas kembali menarik simpati dengan rencana menghitung ulang tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN yang berhijrah di IKN. Hitung ulang ini sekaligus sebagai respons atas besaran tukin pegawai Kementerian Keuangan yang dinilai banyak pihak kelewat tinggi sehingga memicu iri. Tentu, perbedaan dan ketimpangan ini harus segera disadari dan diantisipasi agar jangan sampai di IKN Nusantara nanti malah menjadi 'duri'.

Sekali lagi, pemindahan ibu kota berikut para ASN di dalamnya harus dikelola dengan matang. Jangan sampai infrastruktur IKN Nusantara yang nantinya terbangun dengan kokoh sekaligus mungkin mencengangkan, namun di dalamnya malah rapuh lantaran para ASN diliputi rasa kebimbangan mendalam. (*)