Meredam Manuver OPM di Pasifik Selatan

Masih pada 2023, Indonesia juga menghadapi persoalan dengan Fiji. Gara-garanya, PM Menteri Sitiveni Rabuka bertemu dengan Benny Wenda dan memberikan dukungannya. Merespons tindakan tersebut, Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik untuk menyampaikan kekecewaannya.

Sebenarnya, bukan kali ini saja negara-negara Pasifik Selatan bermanuver menginternasionalisasi isu Papua atau bahkan secara terbuka mendukung gerakan separatis Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) -kemudian dikategorikan pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Malahan, Vanuatu dan Pulau Solomon beberapa kali menyerang Indonesia dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa negara Pasifik Selatan lain juga terang-terangan mendukung gerakan Papua Merdeka. Mereka antara lain Tuvalu. Negeri ini pernah menuntut Dewan HAM PBB menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat. Dengan menuduh Indonesia sebagai negara kolonial, Tuvalu juga mengajak Australia dan Selandia Baru agar mendukung gerakan tersebut. Tak ketinggalan Nauru yang berusaha memasukkan konflik Papua ke dalam topik pembahasan forum internasional.

Selain dari pemerintahan negara, dukungan terhadap OPM juga datang dari sejumlah organisasi atau LSM. Dukungan ini di antara terjadi di Australia. Beberapa kelompok aktivis di negara Kanguru tersebut kerap kali mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk mendiskreditkan Indonesia. Pemandangan sama juga terlihat di Selandia Baru. Bahkan di negeri Kiwi itu sebelas anggota parlemen dan politisi pernah turun aksi mendukung OPM.

baca juga: Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Dijadikan Jaminan Negosiasi Politik

Bila merunut dinamika internasionalisasi isu Papua, maka negara-negara di Pasifik Selatan paling rawan. Bisa jadi gerakan dilakukan sebagai bagian sentimen sesama ras Melanesia. Atau bisa pula mereka hanya sebagai pion untuk memainkan peran proxy negara-negara besar untuk agenda ekonomi politik mereka.

Identifikasi ini, pada 2019 lalu pernah secara terbuka disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dan Menko Polhukam Wiranto. Mereka menengarai keterlibatan asing sudah mendalam karena mereka berada di balik kerusuhan yang pernah di Papua dan PapuaBarat, dan munculnya isu referendum di Bumi Cendrawasih tersebut. Besarnya sumber daya alam di wilayah tersebut tentu menjadi alasan rasional untuk menjelaskan motif keterlibatan negara besar dalam isu Papua.

Bila melihat fakta demikian, mau tidak mau Indonesia harus memberi perhatian ekstra kepada negara-negara Pasifik Selatan sebagai bentuk mitigasi agar mereka tidak terus-menerus bermanuver menginternasionalisasi isu Papua. Pertanyaannya, langkah seperti apa yang urgen atau strategis dilakukan agar tujuan merangkul mereka sebagai negara sahabat Indonesia bisa tercapai, hingga isu Papua benar-benar bisa dihentikan? Sejauh ini, langkah seperti apa yang telah dilakukan pemerintah untuk tujuan tersebut?

Kedepankan Kreativitas Diplomasi

Merespons tantangan dari sejumlah negara Pasifik Selatan yang mengusik kedaulatan NKRI di wilayah Papua, pemerintah mutlak mengambil langkah apapun agar manuver mereka tidak berdampak serius. Dalam konteks ini, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara merupakan salah satu tujuan utama pelaksanaan politik luar negeri.