Meredam Manuver OPM di Pasifik Selatan

ISU Papua Merdeka di level internasional masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Walaupun ada kecenderungan perhatian terhadap isu tersebut meredup, bukan berarti sudah tidak ada lagi gerakan untuk terus mengeksploitasinya ke permukaan. Karena itulah, pemerintah tetap harus mengantipasi dan mencari solusi.

baca juga: Wapres Ma'ruf Amin: Tidak Ada Pilihan Papua Merdeka

Dinamika teranyar yang mencuat adalah saat Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury memutuskan walk out dari sidang KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu, beberapa waktu lalu. Delegasi Indonesia mengambil langkah itu saat pemimpin separatis Gerakan PembebasanPapua Barat (ULMWP), Benny Wenda, hendak menyampaikan pidato.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tegas menolak keanggotaan ULMWP dalam MSG karena forum negara-negara Melanesia itu hanya diperuntukkan bagi negara berdaulat. Pemerintah pun menuding forum MSG mencoba menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok terafiliasi ULMWP -seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua.

Sebagai informasi, keberadaan MSG digagas pemimpin tiga negara Melanesia di Pasifik Selatan -yaitu Papua Nugini, Vanuatu, dan Pulau Salomon, serta perwakilan Front de Liberational the Nationale Kanak et Solcialiste (FLNKS) New Caledonia- dalam pertemuan informal pada 17 Juli 1986. Walaupun resmi berdiri pada 1988, MSG baru menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007melalui Perjanjian Pembentukan MSG.

Dikutip dariportal Kemlu RI, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dimulai sejak 2011 dengan posisi sebagai observer dan empat tahun kemudian diakui sebagai associated member. Pengakuan ini diberikan karena Indonesia memiliki lima provinsi yang beralatar suku bangsa Melanesian.

Pendirian MSG diarahkan untuk mempererat hubungan dagang, pertukaran budaya, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, dan kerja sama teknik di antara negara-negara dengan penduduk orang Melanesia. Kerja sama ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan bersama.

baca juga: KKB: Separatis atau Teroris?

Walaupun sempat diwarnai dinamika yang mengusik Indonesia, pertemuan MSG berakhir dengan sejumlah keputusan positif, antara lain ULMWP dinyatakan tak memenuhi kriteria sebagai anggota, adanya mandat kepada sekretariat MSG membangun kolaborasi lebih erat dengan Indonesia, dan keanggotaan MSG harus dibatasi hanya untuk negara merdeka dengan pengaturan khusus bagi FLNKS.

Namun di sisi lain ada sejumlah rekomendasi pertemuan MSG yang bermata ganda, bahkan bisa merugikan Indonesia. Keputusan dimaksud yakni MSG mengamanatkan sekretariat mengembangkan konsep platform keterlibatan konstrukstif seperti dialog tahunan MSG atau dialog parlemen Indonesia untuk membicarakan perkembangan di provinsi-provinsi Papua, dan adanya permintaan ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan PBB ke Indonesia dilakukan.

Masih pada 2023, Indonesia juga menghadapi persoalan dengan Fiji. Gara-garanya, PM Menteri Sitiveni Rabuka bertemu dengan Benny Wenda dan memberikan dukungannya. Merespons tindakan tersebut, Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik untuk menyampaikan kekecewaannya.

Sebenarnya, bukan kali ini saja negara-negara Pasifik Selatan bermanuver menginternasionalisasi isu Papua atau bahkan secara terbuka mendukung gerakan separatis Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) -kemudian dikategorikan pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Malahan, Vanuatu dan Pulau Solomon beberapa kali menyerang Indonesia dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa negara Pasifik Selatan lain juga terang-terangan mendukung gerakan Papua Merdeka. Mereka antara lain Tuvalu. Negeri ini pernah menuntut Dewan HAM PBB menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat. Dengan menuduh Indonesia sebagai negara kolonial, Tuvalu juga mengajak Australia dan Selandia Baru agar mendukung gerakan tersebut. Tak ketinggalan Nauru yang berusaha memasukkan konflik Papua ke dalam topik pembahasan forum internasional.

Selain dari pemerintahan negara, dukungan terhadap OPM juga datang dari sejumlah organisasi atau LSM. Dukungan ini di antara terjadi di Australia. Beberapa kelompok aktivis di negara Kanguru tersebut kerap kali mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk mendiskreditkan Indonesia. Pemandangan sama juga terlihat di Selandia Baru. Bahkan di negeri Kiwi itu sebelas anggota parlemen dan politisi pernah turun aksi mendukung OPM.

baca juga: Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Dijadikan Jaminan Negosiasi Politik

Bila merunut dinamika internasionalisasi isu Papua, maka negara-negara di Pasifik Selatan paling rawan. Bisa jadi gerakan dilakukan sebagai bagian sentimen sesama ras Melanesia. Atau bisa pula mereka hanya sebagai pion untuk memainkan peran proxy negara-negara besar untuk agenda ekonomi politik mereka.

Identifikasi ini, pada 2019 lalu pernah secara terbuka disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dan Menko Polhukam Wiranto. Mereka menengarai keterlibatan asing sudah mendalam karena mereka berada di balik kerusuhan yang pernah di Papua dan PapuaBarat, dan munculnya isu referendum di Bumi Cendrawasih tersebut. Besarnya sumber daya alam di wilayah tersebut tentu menjadi alasan rasional untuk menjelaskan motif keterlibatan negara besar dalam isu Papua.