Pendulum Baru Saudi-AS

Muhammad Takdir
Alumnus Geneva Centre for Security Policy (GCSP), Swiss


KUNJUNGAN Presiden AS Donald Trump ke Arab Saudi pekan ini menarik dicermati karena beberapa alasan ridiculous (menggelikan). Pertama, sulit membayangkan sebelumnya bahwa Donald Trump akan berkunjung ke Arab Saudi dengan stigma buruk tentang Islam yang tidak pernah lepas dari benak Trump? Kedua, mungkinkah Arab Saudi begitu mudah melupakan tuduhan-tuduhan kandidat Trump selama kampanye Pilpres AS 2016 yang selalu mendudukkan Saudi sebagai mother of terrorism?

Salah satu trash talk favorit Trump lainnya tentang Saudi adalah sinismenya terhadap ambisi para pangeran yang dianggapnya wanting to control US politicians with daddy’s money. Ketiga, gurita bisnis Trump agak sulit tumbuh di Saudi mengingat core bisnis mogul developer itu akan terlihat kontras atau kontradiktif dengan atmosfer di Saudi. Siapa yang mau menjadi branch kasino atau resor dengan fasilitas plesiran yang pasti akan menjadi sorotan di negeri yang menerapkan hukum Islam dengan sangat ketat?

Seluruh pertanyaan itu tak lagi berdasar ketika Donald Trump justru menjadikan Arab Saudi sebagai lawatan pertama kepresidenan ke luar negeri. Arab Saudi menjadi negara paling awal bersama Israel dan Vatikan yang akan dikunjungi Trump selaku Presiden AS yang baru. Pilihan ketiga negara itu juga menyimpan banyak simbol dan penafsiran yang selalu akan menarik bagi mereka yang mempelajari US foreign policy di bawah model kepemimpinan eksentrik Trump. Menempatkan tiga negara -Saudi, Israel, dan Vatikan- yang secara ideologi dan politik saling berbeda dalam satu kluster kunjungan saja sudah merupakan kontroversi tersendiri di tengah hostility yang terjadi di beberapa kawasan, khususnya Timur Tengah.

Saudi punya kepentingan sangat besar ;mengalahkan ketersinggungan akibat ucapan Trump; untuk mengubah haluan hubungan Riyadh dan Washington. Rekalibrasi perubahan pendulum itu terlihat dari paket kesepakatan pembelian senjata senilai USD100 miliar yang akan ditandatangani kedua negara selama kunjungan Trump di Saudi. Jika ini terkonfirmasi, deal tersebut merupakan jual-beli senjata terbesar dalam sejarah AS mencakup pembelian kapal perang, missile defense, dan sistem keamanan maritim.

Pergeseran itu menjadi pertanda nyata bahwa Trump dan Raja Salman memiliki kesempatan membangun relasi lebih baik dibandingkan dengan Obama. Menjelang akhir administrasi Obama, AS secara sepihak menghentikan seluruh kebijakan penjualan senjata ke Saudi karena menganggap negara itu terus melakukan atrocity militer di Yaman yang kini memasuki tahun ketiga perang saudara dengan korban jiwa tidak kurang dari 10.000 orang tewas hingga Januari 2017.

Kini Trump menghidupkan kembali revitalisasi aliansi itu yang tampaknya akan membuat anggota kunci monarki kerajaan berdiri bersatu bersama Trump dalam melakukan pendekatan yang semakin agresif menghadapi berbagai ketegangan politik dan krisis keamanan di Timur Tengah.

Saya tidak yakin bahwa Trump cukup memahami dinamika yang berkembang di kawasan dengan mengubah pendekatan yang ditempuh pendahulunya, Obama. Intensifikasi aksi militer yang dilakukan Navy Seal AS di Yaman pada Januari 2017; seminggu setelah Trump berada di Gedung Putih; yang mengakibatkan 30 penduduk sipil tewas merupakan investasi buruk pemerintahan baru Trump.

Langkah militer yang terburu-buru tersebut hanya akan kian mempertajam konfrontasi maupun rivalitas sektarian antara Saudi dan Iran beserta gerbong masing-masing di kawasan. Obama yang sedemikian kalkulatif saja dianggap gagal mengatasi konflik di Suriah ataupun menetralkan hubungan counter-productive Saudi dan Iran di satu sisi serta Israel di sisi lain.

Donald Trump mungkin hanya bergantung pada cara baca yang sangat sederhana terhadap kompleksitas cycle politik monarki kekuasaan di Riyadh. Dengan usia Raja Salman yang semakin uzur, kemunculan pangeran-pangeran muda seperti Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau pangeran Mohammed bin Nayef adalah royal ticket dalam menanamkan pengaruh yang bagi Trump pun mungkin terasa sulit untuk dijabarkan.

Sebagai pemegang paten the art of the deal ataupun pemuja narsisme, Trump selalu akan cukup puas dengan dependensi keluarga kerajaan terhadap dirinya. Bagaimana relasi simbiosis itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dan memberi efek bagi siapa pun, Trump cenderung tidak akan peduli. Itulah yang kemudian dikenal dalam kamus urban saat ini sebagai "Trumped". Anda baru saja kena Trump!

Sebaliknya, monarki Saudi melihat Trump sebagai moldable character, sosok yang bisa dibentuk. Sikap Trump yang mudah berubah-ubah lebih dianggap karena Trump tidak paham saja. Menyebutnya bodoh mungkin diksi yang terlalu ekstrem. Menurut Toby Craig Jones, ahli sejarah di Rurgers Institute yang secara intensif mempelajari Saudi, keluarga kerajaan tidak terlalu terintimidasi dengan sikap dan cara Trump memperlakukan sesuatu, termasuk terhadap sinisme ataupun komentar miring pada masa lalu tentang Islam dan Saudi.

Figur seperti Mohammed bin Salman, 31, Menhan Saudi yang bertemu dengan Trump Maret lalu di Washington, melihat perubahan kepemimpinan di AS sebagai kesempatan. Sebagai orang yang bertanggung jawab mengawasi peran Saudi di Yaman serta reformasi ekonomi Saudi, Mohammed bin Salman akan "menumpangi" Trump untuk memperoleh perhatian Gedung Putih (Washington’s darling).

Kecenderungan administrasi Trump ke arah kebijakan luar negeri yang bersifat more belligerent di Timur Tengah, khususnya terhadap Iran dan Suriah, membuat skenario menjadikan Mohammed bin Salman akan terlihat lebih assertive dan decisive. Sesuatu yang sangat diharapkan membuat dirinya tidak lagi sekadar terlihat sebagai the young de facto ruler di jazirah Arab.

Pendulum ini yang akan kita cermati me-reset hubungan Saudi-AS pasca-kunjungan Trump di negara tersebut. Bagaimana bentuk dan implikasinya ke depan, akan sangat bergantung pada bagaimana Presiden Donald Trump meng-handle dirinya sendiri!