Kesinambungan Fiskal: Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Menjaga Kesinambungan Fiskal
Saat ini, APBN Tahun Anggaran 2023 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menjaga perekonomian, meski jelas akan terus diuji oleh gejolak ekonomi global yang tak mudah dan belum mereda. Artinya, tantangan yang dihadapi saat ini harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah perlu terus mendorong peran kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah (pusat maupun daerah) yang efektif sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini karena apabila roda ekonomi masyarakat berputar dengan baik, maka penerimaan negara melalui pajak pun dapat meningkat.

Langkah tersebut vital dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Terlebih saat ini, dengan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diharapkan dapat berperan signifikan dalam mendorong penerimaan perpajakan yang merupakan tulang punggung APBN.

Kesinambungan fiskal adalah landasan yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Menjaga kesinambungan fiskal adalah komitmen jangka panjang untuk mengelola keuangan negara dengan bijak, mempertahankan keseimbangan, dan menghindari kebijakan yang dapat membahayakan masa depan ekonomi.

Kesinambungan fiskal adalah fondasi bagi ekonomi yang kuat dan stabil. Oleh sebab itu, dengan menjaga kesinambungan fiskal, maka sebuah negara dapat mengarahkan ekonominya menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Semoga.