alexa snippet

Merdeka di Putaran Kedua

Merdeka di Putaran Kedua
Pencoblosan hari ini merupakan artikulasi komitmen dan perwujudan kehendak bebas pemilih Jakarta untuk masa depan yang lebih baik. Pemilih harus dipastikan memilih dengan merdeka dan tanpa paksaan. Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
Titi Anggraini
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)

HARI ini, 19 April 2017, menjadi hari yang sangat menentukan bagi masa depan Jakarta. Setelah seluruh rangkaian proses demokrasi elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilalui sejak pertengahan 2016, kini pemilih Jakarta akan menentukan langsung di bilik suara siapa yang mereka kehendaki untuk memimpin Ibu Kota. 

KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilihan sudah berupaya melakukan berbagai perbaikan pelayanan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pilkada putaran pertama, 15 Februari 2017. Misalnya, pemutakhiran data pemilih yang dikonsentrasikan di kantong-kantong pemilih yang banyak tidak terdaftar pada putaran pertama, yakni apartemen, perumahan elite, dan permukiman padat penduduk.

Optimalisasi bimbingan teknis bagi petugas pelaksana pemilihan dan penyediaan alat bantu bagi petugas untuk lebih mudah memahami informasi kepemiluan serta beragam aturan main pemungutan dan penghitungan suara. Logistik pun dijaga dan dipastikan betul agar tidak kekurangan ataupun kehabisan saat pencoblosan berlangsung.

KPU sudah pula menyediakan alat hubung bagi pemilih dan petugas pemilihan yang memerlukan informasi atau hendak mengadukan berbagai permasalahan seputar pemungutan dan penghitungan suara melalui call center  021-3908701 dan 081317293700. 

Kendala Teknis 
Meski harus diakui, sampai sehari sebelum pemungutan suara masih ada kendala yang ditemui terkait pelaksanaan dan kesiapan teknis pemilihan. Kejahatan terorisme demokrasi melalui praktik politik uang berkedok sembako murah dan ancaman intimidasi dengan mobilisasi warga non-Jakarta ke sejumlah TPS menjadi momok tersendiri jelang hari pencoblosan.

Pemantau Perludem masih menjumpai ada warga yang pu­nya hak pilih, namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT), pemilih sudah meninggal dunia tetap mendapatkan formulir C-6, serta beredar informasi bohong (hoax) terkait teknis, tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.

Distribusi formulir C-6 ditemukan belum merata diberikan kepada pemilih yang sudah terdaftar di DPT alias masih ditemui pemilih di DPT yang belum menerima C-6. Temuan ini bahkan diikuti per­edaran pesan berantai menyesatkan yang menyebut pemilih yang tidak memperoleh C-6, meski namanya ada di DPT, tetap tidak bisa mencoblos di TPS.

Sejatinya, formulir C-6 bukanlah syarat untuk bisa menggunakan hak pilih. Formulir C-6 berfungsi sebagai pemberitahuan tentang hari pemungutan suara. Meski pemilih tidak menerima C-6 sampai saat pencoblosan, sepanjang namanya ada di DPT, mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP/ KTP elektronik, paspor, surat nikah, atau identitas lain yang memuat nama, alamat, dan foto.

Untuk itu, pemilih bisa memastikan kem­bali apakah namanya masuk DPT atau tidak, melalui aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH) KPU pada tautan daring https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dpt/2/DKI%20JAKARTA. 

Didapati pula terjadi penulisan identitas nomor induk kependudukan (NIK) dalam formulir C-6 yang tidak sesuai dengan NIK yang ada di KTP elektronik. Kejadian yang dianggap human error (kekhilafan) oleh pihak KPU ini malah dikait-kaitkan sebagai upaya untuk berbuat curang pada hari pencoblosan dan bisa jadi dalih petugas KPPS untuk mempermasalahkan keabsahan hak pilih warga. 

Padahal, rujukan NIK yang benar adalah NIK yang termuat di SIDALIH dan KTP elektronik pemilih. Kesalahan penulisan NIK pada formulir C-6 tidak berhubungan dengan keabsahan status pemilih, apalagi sampai berakibat pada hilangnya hak pilih.

Tidak boleh ada warga yang dipersulit menggunakan hak pilihnya akibat human error petugas. Kalau ada yang menghambat pemilih karena kesalahan penulisan NIK di formulir C-6, pemilih harus segera melaporkannya ke petugas pengawas TPS yang merupakan jajaran resmi Bawaslu dan ada di setiap lokasi TPS.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top