Masa Jabatan Penjabat Gubernur, Bisakah Diperpanjang?
loading...
A
A
A
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan
kinerja Pj Gubernur;
b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
c. memasuki batas usia pensiun;
d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
e. mengundurkan diri;
f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
g. meninggal dunia."
Terakhir, pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini."
Untuk diketahui, jika tidak ada perubahan, Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada November. Hal itu tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."
Artinya, jika Pj Gubernur tersebut dilantik pada September 2023, ada kemungkinan jabatan mereka diperpanjang atau digantikan orang lain.
a. menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan
kinerja Pj Gubernur;
b. ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana;
c. memasuki batas usia pensiun;
d. menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
e. mengundurkan diri;
f. tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang; dan/atau
g. meninggal dunia."
Terakhir, pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa "Dalam hal masa jabatan Pj Gubernur tidak diperpanjang atau dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengisian Pj Gubernur pengganti dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini."
Untuk diketahui, jika tidak ada perubahan, Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada November. Hal itu tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."
Artinya, jika Pj Gubernur tersebut dilantik pada September 2023, ada kemungkinan jabatan mereka diperpanjang atau digantikan orang lain.
(zik)
Explore More