Polusi Udara Jakarta Sebaiknya Tak Dijadikan Komoditas Politik

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengimbau kepada sejumlah kalangan, termasuk politisi, untuk tidak menjadikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai kambing hitam meningginya polusi udara di Jakarta . Pakar komunilogi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan sekarang banyak politisi yang menggunakan isu publik sebagai ajang kampanye di media massa.

"Sekarang yang lagi ramai, politisi ikut-ikutan bahas polusi udara," katanya kepada media, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan, ahli Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan universitas ternama lainnya sudah memaparkan penelitiannya. "Bahkan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga sudah memaparkan bahwa faktor PLTU tidak lebih dari 1%," katanya.



Dia menambahkan, kualitas udara di Provinsi Banten jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Ibu Kota Jakarta meski letaknya lebih dekat dengan PLTU yang dianggap sebagai salah satu sumber polutan. "Kita bandingkan saja, 10 menit jalan di Jakarta hidung terasa kotor akibat polusi udara. Di Banten tidak demikian," katanya.

Emrus mengatakan sudah banyak ahli lingkungan yang memaparkan buruknya kualitas udara di Jakarta akibat masalah pada sektor transportasi yang belum pernah terselesaikan. "Sudah banyak ahli lingkungan yang menyatakan bahwa bukan PLTU. Tapi ya begitu. Masalahnya apa, penyelesaiannya di mana," katanya.

Menurutnya, isu buruknya kualitas udara di Ibu Kota sangat tidak tecermin oleh PLTU yang ada di sekitar Jakarta. "Kan, salah satu PLTU ada di Banten, dan kami di Banten merasakan hal itu," kata peraih gelar doktor komunikasi itu.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Luckmi Purwandari menduga ada pihak yang ingin menggiring opini di tengah isu polusi udara di Ibu Kota.



"Memang foto itu (citra satelit udara) sudah beredar dan kami sebenarnya sudah melakukan kajian. Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana nitrogen dioksida di udara itu seperti apa," katanya dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta dikutip, Rabu (23/8/2023).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Indonesia termasuk DKI Jakarta. Rachmat mengatakan beberapa penelitian mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan polusi udara. Di Jakarta polusi utamanya terkait Particulate Matter (PM2.5) disumbang oleh sektor transportasi sebanyak 67%, industri 26,8, dan PLTU sebesar 5,7%.

Pemerintah mempersiapkan strategi jangka pandang dan pendek untuk mengatasi persoalan polusi udara. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi pembakaran yang dapat menyebabkan polusi termasuk pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, hingga pabrik dan polusi, sekaligus mendorong pengurangan emisi dari hasil pembakaran tersebut. Langkah ini juga dilaksanakan dengan mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, menekan emisi lewat penerapan teknologi scrubber dan co-firing di pabrik dan industri termasuk PLTU.