Survei Jalur Tidak Resmi, BNPP: Momentum Menata Perbatasan Negara

JAKARTA - Peringatan HUT ke-78 RI menjadi momentum bagi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memetakan daerah perbatasan yang disinyalir menjadi lokasi favorit untuk kegiatan ilegal. Kali ini, pemetaan dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 80 Kilometer di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Secara historikal banyak jalur tradisional atau dikenal sebagai jalur tikus untuk melintas antarnegara dengan alasan berkebun, membeli kebutuhan hidup, ibadah, kunjungan keluarga. Hal ini sudah terjadi turun temurun sejak dahulu.



Sejalan dengan perkembangan keadaan, jalur tradisional tersebut acapkali disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti membawa pekerja-pekerja luar kawasan untuk masuk ke bekerja di negara tetangga, atau malah untuk melakukan aksi membawa barang ilegal.

"Jalur tersebut digunakan untuk rencana seorang atau kelompok di dalam negeri untuk mewujudkan aksinya di negara tetangga atau sebaliknya, dan sering disebut jalur transnasional crime," ujar Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon seusai pelepasan tim survei JTR di Makodam XII Tanjung Pura di Pontianak, Jumat (11/8/2023).

Menurut Simbolon, BNPP menginisiasi kegiatan pemantauan bersama lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah atas jalur-jalur tersebut secara berkala. Tujuannya untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait operasi dan prosedur penanganan aktivitas ilegal yang melalui jalur tidak resmi.

"Kebutuhan yang ingin dicapai BNPP di antaranya mengetahui secara pasti jumlah titik perlintasan tak resmi ini, hingga tersedianya rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan negeri ini untuk bisa memberikan skenario dalam skala nasional, sehingga mampu menangani masalah diperbatasan secara tuntas," jelasnya.

Terkait peningkatan wewenang dalam penertiban dan penindakan, Simbolon menyampaikan peningkatan kewenangan itu nanti akan terwujud seiring dengan peningkatan kualitas kolaborasi BNPP dengan TNI, Imigrasi, Bea dan Cukai.

“Jadi peningkatan kewenangan itu nanti harus substantif dia, bukan hanya sekadar formalitas, dalam mendukung tugas dan fungsi para anggota BNPP," paparnya.

Senada, Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan belum tentu setiap pelintas ilegal di perbatasan adalah perbuatan pidana karena terkadang para pelintas ini melintas di jalur tak resmi karena posisi mereka yang begitu jauh dari PLBN resmi dan juga dengan alasan sekadar bersilaturahmi.

"Karena jalinan ikatan keluarga memang sudah terbentuk jauh sebelum pagar batas negara berdiri kokoh di antara Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia," katanya.

Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan kearifan para anggota Satgas Pengamanan Perbatasan juga diuji. “Sebagian sudah kita tangkap, apakah itu penyelundupan, narkoba, ilegal logging, maupun yang lainnya, memang yang lainnya pun masih banyak yang belum kita dapatkan," katanya.

Banyak pihak berharap peningkatan tugas dan kewenangan BNPP di jalur-jalur perlintasan tidak resmi karena dengan nama lembaga yang menitik beratkan pada pengelolaan perbatasan. Lembaga ini menjadi harapan bagi warga perbatasan untuk memberi keseimbangan atas aspek keamanan dan aspek kemudahan beraktivitas sosial dan pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal.



"Perlu pengaturan standar operasional dan prosedur yang pasti yang bisa digunakan stakeholders, terkait penanganan baik terhadap aktivitas legal maupun ilegal," tutupnya.