Aktivis Antikorupsi Dukung Kolaborasi Kejagung-BUMN Bersih-bersih Dapen Pelat Merah

JAKARTA - Aktivis Antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mendukung kolaborasi antara Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bersih-bersih dana pensiun ( dapen ) di perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN bahkan berjanji menyerahkan datanya pada akhir Juli 2023.

"Kolaborasi Kejagung dengan BUMN terkait dugaan korupsi dana pensiun itu dari rohnya, niatnya, kita apresiasi. Artinya, ada niat dari Erick Thohir untuk bersih-bersih," ujar Baharuddin Kamba dihubungi, Kamis (20/7/2023).

Kementerian BUMN pun diharapkannya berkomitmen penuh dengan janjinya menyerahkan data terkait dugaan penyimpangan dana pensiun (dapen) pada akhir bulan ini. Data yang diberikannya utuh.



"Ada jeda waktu, jangan sampai data yang diberikan itu berubah, ada dokumen-dokumen yang sengaja dihilangkan sehingga tidak menyentuh semuanya. Misalnya, dugaannya ada 70 orang yang dikorupsi berkurang menjadi 50 atau bahkan di bawah 50," ucapnya.

Dia menilai maraknya kasus dugaan korupsi di BUMN setidaknya dipengaruhi tiga hal. Tiga hal itu adalah lemahnya pengawasan, adanya kesempatan, dan tidak memberikan efek jera.

"Kalaupun dihukum, hanya sampai sanksi administrasi, tidak sampai ke (pengadilan) tipikor. Walaupun ke tipikor, hanya orang-orang di lapangan saja, bukan pelaku utama," imbuhnya.

Menurut dia, ditunjuknya Kejagung sebagai institusi yang dipercaya menangani kasus lancung di BUMN tidak lepas dari performa yang ditunjukkan belakangan ini. "Kenapa harus Kejaksaan Agung? Apakah terkait sekarang Kejaksaan Agung lagi in-nya menuntaskan kasus korupsi BTS atau ada hal lain?" tanya dia.

"Tidak hanya di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) di DIY juga sedang in-nya menangani kasus-kasus dugaan penyelewangan dana kas desa,” sambungnya.

Namun, diakuinya bahwa Korps Adhyaksa sedang dalam performa terbaiknya. Dia memberikan contoh dengan bersih-bersih dari oknum jaksa nakal.

"Kejaksaan sudah mengarah pada perbaikan. Kejaksaan Agung sekarang kinerjanya lebih bagus daripada lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Itu harus diikuti lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Polri-KPK, untuk bersaing dalam hal positif, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya.