HUT ke-77 Bhayangkara, Pengamat Intelijen: Teguhkan Polri Presisi untuk Indonesia Emas

JAKARTA - Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan, menjaga ketertiban umum, dan mengayomi masyarakat. Karenanya, kepolisian dituntut untuk selalu mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

Institusi kepolisian yang kuat adalah salah satu prasyarat untuk membangun Indonesia Emas di masa mendatang. 1 Juli 2023 Polri memasuki usianya yang ke-77 tahun. HUT Korps Bhayangkara menegaskan perannya dengan Tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas".



Untuk ikut menyemarakkan peringatan HUT ke-77 Polri, Pengamat Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengadakan soft launching sebuah karya buku yang ditulisnya dengan judul ‘Polri Presisi, Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society’.

Simon, panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa tantangan besar yang dihadapi Polri di tahun 2023 ini cukup nyata. Apalagi menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi serentak 2024.

Pertama, maraknya hoaks yang dibungkus dengan politik identitas jelang Pemilu 2024. Kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pascakasus Ferdy Sambo, tragedi di Stadion Kanjuruhan, dan kasus Teddy Minahasa.

Ketiga, bagaimana Polri memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan Police 4.0 untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

“Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri. Apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,” tandas Simon.

Menurut Simon, di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoaks dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.

Faktor utama yang menyebabkan politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, rendahnya literasi digital masyarakat.