Pakar Intelijen Sebut Polri Presisi Menjaga Keamanan Nasional 2024 Kian Efektif

JAKARTA - Polri dinilai berhasil menangani tantangan terkait keamanan, ketertiban dan penegakan hukum selama
2024 dipenuhi dengan tantangan. Diketahui, 2024 merupakan tahun Pemilu dan Pilkada, yang rawan potensi gangguan meningkat.

Selain itu, tahun ini berbagai kasus banyak menjadi perhatian masyarakat dan dapat tertangani dengan baik.
“Kita lihat misalnya ada judi online yang banyak merugikan masyarakat dapat diberantas. Ini menunjukkan bahwa Polri mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Pakar intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, Selasa (31/12/2024).

Kolaborasi dan sinergi Polri dengan TNI juga dilakukan sepanjang 2024. Salah satunya operasi bersama ini telah berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB di Papua. “Narkoba dan korupsi yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat tak luput dari fokus utama target kerja Polri,” ujar pria yang akrab dipanggil Simon ini.

Sementara itu, salah satu program Polri Presisi , yaitu penguatan pengawasan pelanggaran oleh anggota Polri mengalami penurunan signifikan. Baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran etik.

“Strategi Polri Presisi yang salah satunya menyasar pengawasan internal Polri memang terbukti cukup efektif dan tepat sasaran untuk menekan berbagai pelanggaran disiplin dan etik. Karena hal ini yang banyak menjadi masukan dari masyarakat,” jelasnya.

Tercatat, sepanjang 2024, pelanggaran disiplin anggota Reserse mengalami penurunan dari 351 menjadi 159 (46%). Sementara pelanggaran etik angkanya menurun dari 461 menjadi 196 (42%). Penertiban anggota reserse bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam penyidikan dan penindakan terhadap kasus kriminalitas.

Mengenai peristiwa atau berbagai kasus pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, Simon berpendapat perlu adanya komunikasi dan penyampaian informasi yang lebih komprehensif mengenai situasi yang berkembang sehingga tidak salah diterima oleh masyarakat.

Polri sudah seharusnya memproses dan menangani secara lebih proporsional dan akuntabel supaya tidak terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkungan Polri. “Ada sejumlah hal yang harus diseimbangkan secara bersamaan, yaitu kepercayaan publik, pengawasan internal, dan penguatan mental dari Anggota Polri itu sendiri,” tandasnya.

Dalam pandangan Simon, Polri ke depan perlu mengevaluasi regulasi, sistem pengawasan, dan rekrutmen. “Misalnya saja, perlu pengaturan lebih rigid terkait izin penggunaan senjata api, penggunaan peluru tajam dan sebagainya,” jelasnya.

“Saya yakin dengan pembinaan yang terus menerus, keteladanan kepemimpinan dari level Perwira Pertama (Pama), Perwira Menengah (Pamen) hingga top manager di kepolisian dapat memberikan motivasi kepada seluruh Anggota Polri untuk lebih profesional dan tegak lurus terhadap peraturan perundangan yang berlaku,” tuturnya.