Komnas HAM Tekankan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Dijaga
Jum'at, 03 Januari 2025 - 18:47 WIB
loading...
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan kepolisian hingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun.
Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Baca juga: Terlibat Pemerasan WN Malaysia di DWP, Kompol Dzul Fadlan Didemosi 8 Tahun
"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai, Jumat (3/1/2025).
Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.
Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi. "Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.
Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Baca juga: Terlibat Pemerasan WN Malaysia di DWP, Kompol Dzul Fadlan Didemosi 8 Tahun
"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai, Jumat (3/1/2025).
Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.
Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi. "Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.
Lihat Juga :
