Kembali Pede Berwisata

Ari kemudian menuturkan, Kemenparekraf saat ini masih fokus untuk menggerakkan wisatawan domestik. Adapun wisatawan luar negeri masih pada pembicaraan soal batas pembukaan batas negara. “Dan sekali lagi, kita harus yakinkan mereka dengan tadi bahwa kita sosialisasikan, kita edukasi, dan kita simulasikan semua yang sudah ada tadi protokol-protokol kesehatan beserta panduan-panduannya. Sehingga orang akan yakin bahwa memang daerah siap untuk menerima mereka sebagai wisatawan,” katanya.

Sebagai informasi, pandemi korona benar-benar mengganggu sektor wisata. Hal ini diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), dia mengungkapkan, selama Mei 2020 perjalanan wisata di Indonesia bahkan nyaris anjlok 100%.

Kondisi ini otomatis berdampak langsung pada pendapatan devisa negara yang berasal dari pariwisata yang anjlok 97% secara tahunan.”Persoalan devisa pariwisata juga turun 97% (yoy) dari USD1.119 juta menjadi hanya USD31 juta. Ini turunnya luar biasa sekali,” ucap Luhut dalam Webinar Nasional Reaktivasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru, Jakarta (22/7/2020). (Baca juga: Turki Kecam Cibiran Yunani Pada Masjid Hagia Sophia)

Bukan hanya itu, mantan kepala Staf Kepresidenan ini juga menilai dampak pandemi Covid-19 terhadap pariwisata mengancam 180.000 tenaga kerja di sektor ini. Kondisi ini terjadi karena ada dua ribu hotel yang terpaksa berhenti operasi. Dampak lainnya adalah ada penurunan permintaan sejumlah barang seperti bahan baku minyak dan susu.

Karena itulah, dia ingin sektor pariwisata diselamatkan dengan meningkatkan kunjungan turis domestik mulai triwulan III-2020. “Mari kita sama-sama mulai di kuartal ketiga ini mencoba melakukan turis domestik,” ujarnya.

Wakil Ketua Kadin Bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi mengaku pesimistis sektor wisata bisa segera pulih karena pandemi korona masih terjadi. Dia memperkirakan puncak penyebaran virus berakhir pada triwulan IV-2020 karena pengendalian yang dilakukan pemerintah kurang efektif.

“Akibatnya, industri pariwisata baru akan mulai memasuki masa pemulihan pada 2023. Yakni 1,5 tahun setelah ditemukannya vaksin jika merujuk data World Tourism Organization (WTO),” ucapnya dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi X, DPR RI secara virtual, Jakarta (14/7).

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menekankan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, para pengelola destinasi wisata juga harus menaati seluruh protokol pencegahan Covid-19.

Untuk itu, pengelola destinasi wisata harus menyediakan fasilitas seperti tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Selain itu, kebersihan lingkungan destinasi wisata pun harus menjadi prioritas serta protokol jaga jarak harus tetap diperhatikan. (Baca juga: Wow! Pemerintah Buru Harta Karun Batangan Emas di Dasar Laut)

“Kita enggak bisa gegabah langsung membuka destinasi tanpa ada kesiapan. Pembicaraan kita dengan Kementerian Pariwisata, yang paling kita tekankan adalah destinasinya harus siap dengan sejumlah peraturan yang ketat,” tegasnya.