Sudirman Said Beberkan Sejumlah Upaya Penjegalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024
loading...
A
A
A
Sementara, Nasdem, Sekretaris Jenderal partai yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menara BTS.
Menurut Sudirman, isu penjegalan Anies itu diungkapkan oleh pengamat dan pihak lainnya. Sehingga, Koalisi Perubahan kata Sudirman sudah merasakan hal itu.
"Ini memang sesuatu yang nyata (isu penjegalan Anies), dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah, cuma kalau sampai tekanan-tekanan itu menggunakan instrumen negara, itu yang kita tidak bisa terima, karena pemimpin negara itu memang ditugaskan mengurus rakyat seluruhnya termasuk yang mau ikut dalam kompetisi ini," tegasnya.
Dia melanjutkan, kalau instrumen negara yang digunakan untuk menjegal Anies Baswedan dan pihak yang mendukungnya, maka hanya pihak tertentu saja yang akan dibergabung dalam masa pemerintahan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Sudirman pun menegaskan, bahwa hal itu tak adil.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada upaya jegal-menjegal terhadap Anies Baswedan.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Mahfud menilai, yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih.
"Kita lindungi haknya," tegas Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga meluruskan maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe yang dia lakukan. Pernyataan itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.
"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul," ujar Mahfud.
Menurut Sudirman, isu penjegalan Anies itu diungkapkan oleh pengamat dan pihak lainnya. Sehingga, Koalisi Perubahan kata Sudirman sudah merasakan hal itu.
"Ini memang sesuatu yang nyata (isu penjegalan Anies), dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah, cuma kalau sampai tekanan-tekanan itu menggunakan instrumen negara, itu yang kita tidak bisa terima, karena pemimpin negara itu memang ditugaskan mengurus rakyat seluruhnya termasuk yang mau ikut dalam kompetisi ini," tegasnya.
Dia melanjutkan, kalau instrumen negara yang digunakan untuk menjegal Anies Baswedan dan pihak yang mendukungnya, maka hanya pihak tertentu saja yang akan dibergabung dalam masa pemerintahan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Sudirman pun menegaskan, bahwa hal itu tak adil.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tidak ada upaya jegal-menjegal terhadap Anies Baswedan.
"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Mahfud menilai, yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil. Sebab semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata untuk maju dan dipilih.
"Kita lindungi haknya," tegas Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga meluruskan maksud ucapan Presiden Jokowi soal cawe-cawe yang dia lakukan. Pernyataan itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.
"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul," ujar Mahfud.
Explore More