PDIP Bentuk Komisi Sikap Politik Tentukan Koalisi atau Oposisi Prabowo

JAKARTA - Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi koalisi atau oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada akhir Mei 2024. Dalam forum itu, semua aspirasi terkait sikap PDIP akan dibahas oleh Komisi Sikap Politik.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, sistem pemerintahan Indonesia merupakan presidential. Dalam sistem itu, kata Hasto, ada partai yang berkoalisi dengan pemerintah dan menjadi oposisi.

"Menyangkut hal-hal yang strategis, tentu saja PDI Perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam," kata Hasto saat ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).



Kendati demikian, ia menuturkan, komitmen partainya untuk menyelesaikam persoalan masyarakat. Ia mengungkapkan, PDIP bisa menggunakan seluruh instrumen dari 3 pilar partai yang bekerja di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota.

"Jangan lupa, kami masih memiliki menteri-menteri yang berada di kabinet saat ini karena mengawal prinsip-prinsip pemerintahan yang dikedepankan oleh PDI-Perjuangan," ucap Hasto.

Hasto menerangkan bahwa sikap partainya terhadap pemerintah Prabowo-Gibran akan dibahas dalam forum rakernas. Ia menuturkan, pimpinan partai akan menerima masukan dari seluruh kader di tingkat ranting hingga pusat.

"Nanti kita akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalam rakernas, karena nanti ada Komisi Sikap Politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai," ucap Hasto.

"Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDI Perjuangan," pungkasnya.