16 Kepala Daerah PKS Belajar Pembangunan dari Gubernur Lemhannas

JAKARTA - Sebanyak 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar silaturahmi dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto di Kantor Lemhannas, Jakarta, Senin (5/6/2023). Kunjungan ke Lemhannas ini untuk memperluas ruang kesepahaman dan sinergi solusi bagi persoalan bangsa.

Rombongan para kepala daerah itu dipimpin Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS yang juga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah mengatakan, kunjungan ke Lemhannas ini penting bagi kepala daerah untuk memperluas ruang kesepahaman dan sinergi solusi bagi persoalan bangsa. Selain itu kunjungan ini juga bagian dari Silaturahmi Nasional Kepemimpinan Daerah PKS.

"Ini bagian dari bentuk kesepahaman dalam pembangunan. Bagaimana melihat lebih luas tentang berjalannya bangsa ini dari Lemhannas dan bagaimana nanti bisa diterjemahkan di lapangan oleh kepala daerah, termasuk dari PKS dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah," kata Zulkieflimansyah.

Pria yang akrab disapa Bang Zul ini turut menyinggung kepala daerah harus memiliki kecerdasan dalam menghadapi arus investasi. Dan pemerintah pusat harus juga cerdas dan paham menghadapinya.



"Kalau bentuk investasi turn key project, tentu akan beda dengan proyek yang menyertakan alih teknologi atau penyertaan tenaga kerja lokal. Kita banyak belajar dari paparan Gubernur Lemhannas," tuturnya..

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto secara khusus menyampaikan beberapa succes story program-program investasi internasional yang berhasil dibangun di daerah. Dia memberikan contoh wilayah Morowali.

"Investasi di Morowali bisa menaikkan pertumbuhan daerah hingga 68%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang menarik adalah pelibatan mitra lokal dengan kepemilikan mayoritas. Sehingga investasi di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik," ungkap Andi.

Menurut Andi, di era teknologi hari ini, muncul inflasi tambahan berupa digital inflation, green inflation dan disruption inflation.

"Perubahan-perubahan ini memerlukan biaya penerapan di awal yang mengakibatkan inflasi sehingga memang hubungan pemerintah pusat dan daerah itu haris kuat untuk menopang pembangunan di era inflasi baru yang hadir saat ini," ucapnya.