Serikat Pekerja IMPPI Siap Bantu Mahfud MD Seret Dalang Perdagangan Orang
loading...
A
A
A
JAKARTA - Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) siap membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menangkap dalang utama kejahatan tindak pidana perdagangan orang ( TPPO ). Mereka mengapresiasi langkah cepat Mahfud menangani permasalahan tersebut.
Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI William Yani Wea menuturkan pihaknya optimistis dengan sikap Mahfud yang dinilainya cepat menangani kejahatan TPPO dapat menangkap dalang utama pelaku kejahatan tersebut. Terlebih, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan serius menangani TPPO.
"SP IMPPI salut dan angkat topi kepada Pak Mahfud karena tindakannya yang cepat dan agresif. Kami siap membantu secara all out untuk menangkap dalang utama kejahatan TPPO," ujar William Yani, Jumat (2/6/2023).
Foto/Istimewa
Dia membeberkan, pengungkapan TPPO itu dilakukan sejak pertemuan SP IMPPI dengan Mahfud sekitar dua bulan lalu. Kala itu Mahfud MD akan mengusut dalang perdagangan manusia di Batam dan langsung terbang ke Batam untuk mengecek lokasi yang dianggap berhubungan dengan TPPO.
Dia menambahkan, Mahfud langsung membentuk tim dan memiliki data yang begitu lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh SP IMPPI. Maka itu, dirinya optimistis kejahatan TPPO bisa dibumihanguskan dengan gaya kepemimpinan Mahfud.
"Saya melihat karakter dan style yang dimiliki Mahfud MD akan signifikan, beliau sangat cepat. Sehingga sudah saatnya dalang utama ditangkap. Sebelumnya yang ditangkap kan hanya orang di lapangan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sudah melaporkan lima nama dalang sindikat perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Benny langsung tancap gas setelah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja. "2 hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mensesneg, dan Wapres RI,” kata Benny di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).
“Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri,” ungkap Benny.
Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI William Yani Wea menuturkan pihaknya optimistis dengan sikap Mahfud yang dinilainya cepat menangani kejahatan TPPO dapat menangkap dalang utama pelaku kejahatan tersebut. Terlebih, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan serius menangani TPPO.
"SP IMPPI salut dan angkat topi kepada Pak Mahfud karena tindakannya yang cepat dan agresif. Kami siap membantu secara all out untuk menangkap dalang utama kejahatan TPPO," ujar William Yani, Jumat (2/6/2023).
Foto/Istimewa
Dia membeberkan, pengungkapan TPPO itu dilakukan sejak pertemuan SP IMPPI dengan Mahfud sekitar dua bulan lalu. Kala itu Mahfud MD akan mengusut dalang perdagangan manusia di Batam dan langsung terbang ke Batam untuk mengecek lokasi yang dianggap berhubungan dengan TPPO.
Dia menambahkan, Mahfud langsung membentuk tim dan memiliki data yang begitu lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh SP IMPPI. Maka itu, dirinya optimistis kejahatan TPPO bisa dibumihanguskan dengan gaya kepemimpinan Mahfud.
"Saya melihat karakter dan style yang dimiliki Mahfud MD akan signifikan, beliau sangat cepat. Sehingga sudah saatnya dalang utama ditangkap. Sebelumnya yang ditangkap kan hanya orang di lapangan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sudah melaporkan lima nama dalang sindikat perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Benny langsung tancap gas setelah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja. "2 hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mensesneg, dan Wapres RI,” kata Benny di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).
“Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri,” ungkap Benny.
(rca)