Ruang Lingkup Hukum Entertainment

Jadi hukum entertainment merujuk pada seperangkat hukum yang mengatur industri hiburan, seperti film, televisi, tari, multimedia, musik, teater, dan sebagainya. Hukum entertainment mencakup berbagai topik, seperti hak cipta, hak publik, kontrak, perizinan, pajak, dan sengketa hokum lainnhya. Hukum entertainment sangat penting dalam memastikan bahwa semua pihak dalam industri hiburan beroperasi secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Contoh di sektor perfilman, misalnya, seorang penasehat hukum atau kuasa hukum (attorney) entertainment dari seorang aktris, akan merumuskan isi kontrak untuk berbagai proyek film. Lalu, usai agen (jika ada) merinci pekerjaan aktris tersebut, penasehat hukum tadi melakukan negosiasi dengan agen dan perusahaan pengguna perihal kompensasi, honor atau pembagian keuntungan.

Ketentuan hukum di Amerika Serikat tentang industri entertainment sangat rinci menguraikan dan mengatur bidang-bidang industri entertainment, yaitu (1) hak cipta, (2) merek dagang (trademark), (3) jaminan dan representasi, (4) ganti-rugi (indemnity), (5) billing dan kredit, (6) personal performance.

Ketentuan hukum entertainment di sana juga rinci mengatur hak dan kewajiban agen, manajer dan lawyer di industri entertainment, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan dan jasa-jasa dari hari ke hari industri entertainment di sektor legal dan bisnis. Intinya, kesepakatan orang per orang selalu dinegosiasikan dan dirumuskan secara jelas.

Dalam sebuah perusahaan, seorang kuasa hukum entertainment tidak selalu harus menjadi litigator yang mewakili klien di pengadilan. Di Indonesia, mereka yang tidak mewakili perusahaan di pengadilan ini sering disebut sebagai “bagian hukum internal perusahaan” atau sekadar sebagai konsultan. Jadi, mereka hanya bertugas menyusun rancangan kontrak yang secara tepat mewujudkan hak-hak dan harapan para pihak sesuai hukum yang berlaku pada jurisdiksi hukum tertentu. Sedangkan untuk berpekara di pengadilan diwakili oleh seorang pengacara.