Ruang Lingkup Hukum Entertainment

Kamis, 11 Mei 2023 - 15:36 WIB
loading...
A A A
Seorang konsultan atau kuasa hukum entertainment tidak boleh mengabaikan proses litigasi atau putusan pengadilan yang pernah ada. Juga perlu memperhatikan keputusan-keputusan baru dari hakim terhadap kasus-kasus industri entertainment. Sehingga kuasa hukum dan pihak yang terlibat kontrak dapat menghindari kasus dan gugatan hukum yang biasanya menelan biaya besar dan waktu berlarut-larut.

Di Amerika Serikat, jika terjadi sangketa biasanya para pihak memilih mediasi, arbitrase, atau jenis resolusi sangketa alternatif (alternative dispute resolution/ADR) yang lain. Hal ini guna mencegah dan menghindari proses resolusi konflik yang berlarut-larut, mahal, dan tidak efisien jika dilakukan melalui pengadilan. Kecuali tindakan satu pihak sangat serius dan merugikan pihak lain, lalu musyawarah-mufakat gagal, maka cara penyelesaian sangketa melalui gugatan ke pengadilan merupakan solusi untuk mempertahan hak atau mendapatkan kompensasi. Meskipun, peluang menang di pengadilan selalu bergantung poada bukti, saksi, dan keahlian pengacara berargumentasi hukum dalam proses pengadilan.

Konsultan atau kuasa hukum bekerja dengan level kerahasiaan tinggi dan ketat. Maka, hal-hal khusus dari pekerjaannya itu biasanya tertutup dan rahasia. Di Amerika Serikat, saya kira juga di Indonesia, pengajuan kasus hukum entertainment ke pengadilan mensyaratkan keahlian khusus. Misalnya, seorang kuasa hukum (attorney) harus memiliki pemahaman mendalam tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, pengetahuan luas tentang industri entertainment, dan tata cara berperkara di pengadilan. Sebab hukum entertainment merupakan bidang hukum khusus.
(wur)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hari Lahir Pancasila,...
Hari Lahir Pancasila, Arief Pramuhanto Tulis Surat dari Penjara dan Bantah Korupsi
Dugaan Ancaman terhadap...
Dugaan Ancaman terhadap Aset Negara, Gugatan PLK di PTUN Jakarta Jadi Sorotan
Jaksa Agung Sebut Denda...
Jaksa Agung Sebut Denda Damai Jadi Solusi Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi
Kuasa Hukum PPP Maluku...
Kuasa Hukum PPP Maluku Anggap Tim Sengketa Internal DPP Tak Punya Legitimasi Hukum
Partai Ummat Persilakan...
Partai Ummat Persilakan Pihak yang Keberatan Pernyataan Amien Rais Tempuh Jalur Hukum
Vonis 13 Tahun Eks Dirut...
Vonis 13 Tahun Eks Dirut Indofarma Disorot, Kuasa Hukum: Tak Ada Bukti Aliran Dana
Pimpin KAUP FHUP, Sayuti...
Pimpin KAUP FHUP, Sayuti Fokus Koneksi Alumni dan Edukasi Profesi Hukum
Deadline 60 Hari Terlewati,...
Deadline 60 Hari Terlewati, Trump Terancam Langgar Hukum Perang AS?
Heboh Chat Seksual di...
Heboh Chat Seksual di Group, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UI Terancam Pidana
Rekomendasi
Iran Berniat Kembangan...
Iran Berniat Kembangan Rudal Balistik Antarbenua biar Tambah Menakutkan
Menkeu Purbaya Tegaskan...
Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat
Drone Terjang Galilea...
Drone Terjang Galilea Barat Beberapa Menit setelah Netanyahu Pergi
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Kejaksaan, Institusi...
Kejaksaan, Institusi Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved