Segera Atasi Defisit Pangan

JAKARTA - Sejumlah daerah mengalami defisit bahan pangan. Beberapa sembako yang kekurangan stok antara lain beras, cabai, bawang, dan telur ayam. Bahkan, gula mengalami defisit di hampir semua provinsi.

Kondisi tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Untuk mengatasi persoalan tersebut dia meminta jajarannya mendata daerah yang surplus maupun defisit, mendorong petani tetap berproduksi dengan memperhatikan protokal kesehatan demi menangkal virus corona (Covid-19), dan mempertimbangkan pesawat penumpang bisa beroperasi demi kelancaran distribusi sembako.

Merespons kondisi tersebut, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah segera mengatasi persoalan karena masyarakat akan menghadapi Lebaran. Selain itu, mereka menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, termasuk pemberian bantuan dan pembelian bahan pangan—terutama beras—dengan harga yang menguntungkan. “Laporan yang saya terima, untuk stok beras defisit di tujuh provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi. Kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi,” ungkap Presiden saat membuka rapat terbatas kemarin.

Defisit stok cabai rawit, bawang merah, telur ayam, bawang putih juga melanda sejumlah provinsi. Namun, minyak goreng dipastikan cukup untuk seluruh provinsi. “Stok cabai rawit defisit di 19 provinsi. Stok bawang merah diperkirakan juga defisit di 1 provinsi, dan stok telur ayam defisit di 22 provinsi. Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi. Tetapi, gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih defisit di 31 provinsi,” paparnya.

Selain menekankan data daerah mana yang defisit dan surplus dan meminta petani tetap berproduksi, Jokowi menjanjikan akan memberikan bantuan untuk petani. “Program stimulus ekonomi juga harus betul-betul menjangkau yang berkaitan dengan produksi beras kita. Artinya menjangkau petani kita,” ungkapnya.

Dia lantas memerintahkan Bulog membeli gabah petani dengan harga layak. Apalagi puncak panen raya tahun ini cukup baik hasilnya, yakni mencapai 5,62 juta ton. “Saya juga minta Bulog tetap membeli gabah petani dengan insentif harga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai,” katanya.

Pada kesempatan itu Jokowi kembali mengingatkan agar manajemen pengelolaan beras dalam negeri harus diperhatikan dengan baik. Pasalnya, hal ini menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan. “Oleh sebab itu, sekali lagi, kalkulasikan secara detail. Hitung betul secara detail mengenai ketersediaan stok, tentu dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di Bulog,” paparnya.

Jokowi juga meminta agar dikalkulasikan kemungkinan terjadinya kemarau panjang pada 2020 terhadap kebutuhan beras dalam negeri. “Walau prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrem, (kemarau panjang) tetap harus diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita,” katanya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah terus menggenjot pemberian insentif kepada masyarakat terdampak virus korona. Salah satu kelompok masyarakat yang akan mendapatkan insentif adalah petani miskin. “Untuk memberikan insentif kepada para petani. Jumlah petani kategori miskin 2,44 juta, diberi insentif agar bisa menanam di periode berikutnya,” ujarnya seusai rapat terbatas di Jakarta kemarin.

Airlangga mengungkapkan, kepada para petani pemerintah akan memberikan bantuan Rp600.000. Bantuan tersebut akan berupa bantuan tunai Rp300.000, separuh lagi untuk sarana prasarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, dan sarana produksi lain. “Ini diharapkan (untuk) periode tiga bulan dan teknisnya akan diumumkan Kementerian Pertanian,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto berupaya agar harga gula bisa turun dalam beberapa hari ke depan, salah satunya dilakukan dengan memperbaiki mata rantai distribusi. Ia mengakui, saat ini harga gula di pasaran masih tinggi, bahkan mencapai Rp17.000 per kg, padahal harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp12.500 per kg.

"Harga gula akan diarahkan turun dalam beberapa hari ke depan dengan memotong mata rantai distribusi yang memang panjang. Jadi, hal-hal tersebut sudah kita sepakati baik antara produsen dan sebagian distributor. Ditambah juga tim-tim yang memonitor ini untuk memantau apa yang telah disepakati," ujarnya di Jakarta kemarin.

Agus menandaskan, pelelangan tidak boleh melebihi HET di konsumen. Dia mengimbau para produsen yang sudah menerima penugasan agar langsung melepas gula ke ritel modern dan bekerja sama dengan distributornya, sekaligus mengakomodasi pasar tradisional.

"Maka supaya ritel bisa dipasok sesegera mungkin, termasuk yang di luar penugasan dan memang impor telah dilakukan, serta realisasinya telah masuk ini, agar didistribusikan dengan mengacu HET," katanya.

Mendag juga meminta produsen memanfaatkan sarana yang tersedia seperti tol laut agar bisa mengurangi biaya dan menghindari distorsi pengiriman barang. "Sekali lagi, penyesuaian harga ini, dengan harga yang tinggi ini kita harus melakukan pengawasan. Para produsen agar menepati apa yang telah disepakati," desaknya.

Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah mengatasi defisit pangan. Misalnya, anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi meminta Kementerian Perdagangan dan BUMN pangan memastikan stok pangan dan harganya terjangkau.

"Saat ini Indonesia, selain karena wabah Covid-19, juga memasuki Lebaran, yang berarti kebutuhan melonjak, sementara keran impor pangan tersumbat gara-gara banyak negara lockdown. Karena itu, kita harus memaksimalkan swasembada pangan dalam negeri serta melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga," tutur politikus PPP ini.

Anggota Komisi IV DPR Faridah Hidayati mengungkapkan rasa herannya jika Jokowi menyebut ada kelangkaan bahan pangan. Sebab, dalam beberapa kali rapat Komisi IV dengan Kementan disebutkan bahwa stok bahan pangan masih cukup, minimal hingga Juni 2020 mendatang.

"Kita tanyakan juga kalau corona ini panjang, langkah berikutnya seperti apa? Tapi selalu dibilang aman-aman terus. Bagaimana dengan produksi, sedangkan anggaran produksi ini dikurangi? Maka, harapan saya dengan kelangkaan ini para petani ini di-support anggarannya oleh Kementan. Petani-petani ini juga butuh bagaimana produksi pangan ini lebih pesat dengan alat-alat produksi yang lebih tepat guna," katanya.

Dia lantas menyayangkan pemangkasan anggaran di Kementan Rp3,6 triliun dari sebelumnya Rp21 triliun menjadi Rp17,4 triliun. Padahal, sektor pertanian justru harus mendapatkan perhatian untuk menjaga ketersediaan pangan. ”Karena itu, Presiden Jokowi hendaknya mengubah kebijakannya, bukan dengan memangkas anggaran di sektor pertanian, namun justru ditambah,’’ desaknya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengungkapkan bahwa saat ini di Pulau Jawa sedang panen raya padi. Karena itu, pemerintah, melalui Bulog, bisa membeli gabah maupun beras yang dihasilkan petani di pulau ini.

”Karena ini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk mengamankan ketahanan pangan. Dana khusus tersebut selanjutnya diberikan ke Perum Bulog untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang menguntungkan petani,’’ katanya.

Bulog membeli beras dengan harga menguntungkan petani itu sangat diperlukan agar ke depan petani lebih semangat bercocok tanam. “Ini merupakan bagian dari insentif untuk petani. Selain, tentu saja, petani membutuhkan subsidi pupuk, benih maupun sarana produksi lainnya,” kata anggota Dewan dari Dapil Jatim II ini.

Kementan memperkirakan panen raya pada April 2020 ini mencakup areal sawah seluas 1,73 juta hektare (ha) secara nasional. Hasilnya, sekitar 5,27 juta ton setara beras. “Panen raya akan berlangsung sampai Mei. Panen bulan Mei itu cakupannya 1,38 juta ha dengan produksi beras 3,81 juta ton. Tugas pemerintah ialah menjaga stabilitas harga,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, saat video conference dengan wartawan di Jakarta kemarin.

Perum Bulog tahun ini merencanakan penyerapan beras petani untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950.000 ton. Sebanyak 61% dari target penyerapan tersebut direncanakan dilakukan sepanjang masa panen raya April-Juni 2020.

“Target pengadaan tersebut ditujukan untuk menjaga agar stok cadangan beras pemerintah tetap berada pada rentang 1-1,5 juta ton,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (9/4).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai bahwa pemanfaatan lahan kosong untuk bertanam merupakan salah satu antisipasi jitu untuk mengatasi krisis pangan di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, BPIP mengajak masyarakat untuk dapat melakukan gerakan menanam.

“Sampai saat ini dunia belum menemukan vaksin virus corona. Situasi ketidakpastian global akan memengaruhi kehidupan ekonomi kita, maka perlu antisipasi untuk mengatasi krisis ekonomi, termasuk krisis pangan,” kata Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo dalam keterangannya kemarin.

Pesawat Beroperasi untuk Sembako

Presiden Jokowi memperimbangkan untuk memperbolehkan pesawat penumpang beroperasi di saat pandemi Covid-19. Hal ini demi kelancaran distribusi sembako memalui kargo pesawat. Namun, dia mengakui bahwa sulit bagi pesawat jika hanya mengangkut sembako tanpa penumpang.

“Karena sebetulnya kargo itu mengikuti pesawat yang berpenumpang. Ini tolong betul-betul kita exercise sehingga jangan sampai distribusi bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu, terganggu karena, sekali lagi, kita adalah negara kepulauan,” katanya saat membuka rapat terbatas di Jakarta kemarin.

Jokowi menekankan perlunya kajian mengenai pengoperasian pesawat itu mengingat sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa daerah mulai terganggu distribusi bahan pokoknya. “Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB di beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada satu sampai dua yang sudah mulai terganggu. Terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat,” ungkapnya.

Dia lantas meminta jajarannya agar distribusi bahan pokok berjalan baik selama Covid-19, terutama distribusi dari daerah surplus pangan ke daerah yang defisiti pangan. ”Oleh sebab itu, transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau tidak boleh terganggu,” katanya. (Dita Angga/Abdul Rochim/Sudarsono/Kiswondari)