Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Hinca Dorong Bentuk Pansus Hak Angket
Rabu, 29 Maret 2023 - 21:27 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Setelah Rp349 Triliun, Mahfud Ungkap Dugaan TPPU Impor Emas Batangan di Bea Cukai
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Menurutnya, transaksi janggal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu.
Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Asal (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu.
Terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu besarnya lebih dari Rp53 trilun. Kemudian tansaksi keuangan kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar Rp260 triliun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Menurutnya, transaksi janggal tersebut terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu.
Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Asal (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu.
Terkait transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu besarnya lebih dari Rp53 trilun. Kemudian tansaksi keuangan kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar Rp260 triliun.
(maf)
Lihat Juga :
