Gaya Hidup Mewah Keluarga Pejabat Negara

Jum'at, 24 Februari 2023 - 09:36 WIB
loading...
A A A
Viralnya kasus penganiayaan David ini harus dijadikan momentum bagi semua penyelenggara negara dan keluarganya untuk tidak lagi memamerkan gaya hidup mewah di ruang publik. Beberapa waktu lalu, gaya hidup mewah anggota kepolisian juga menjadi sorotan ketika terjadi kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur.

Seorang anggota polisi berpangkat Kompol memiliki mobil mewah yang secara logika tidak cocok dengan gaji bulannya. Ini pun harus menjadi warning bagi institusi kepolisian untuk terus berbenah menegakkan integritas anggotanya sebagai aparat penegak hukum.

Ini belum melihat dari asas kepantasan. Menjadi kaya tidak dilarang oleh peraturan apa pun di negeri ini. Tapi memamerkan gaya hidup mewah bagi pejabat negara dan keluarganya adalah sebuah tragedi matinya hati nurani.

Bayangkan, pamer kemewahan dilakukan di saat masih banyak rakyat Indonesia yang masuk kategori dalam garis kemiskinan dengan penghasilan di bawah Rp50.000 per hari. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup, mememuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya yang tidak menentu setiap hari.

Sementara di atas sana para pejabat dan keluarganya tampil perlente setiap hari dengan gaya berbusana mewah, kendaraan seharga miliaran, liburan mahal ke luar negeri dan seterusnya.

Tentu ini sangat menyakitkan perasaan publik. Jika publik sudah sakit, mereka akan sulit percaya bahwa para penyelenggara negara yang suka pamer itu bisa menjalankan kewajibannya mengurus rakyat dengan baik. Jadi para pejabat dan keluarnya segera hentikan pamer gaya hidup mewah. Perbanyaklah berempati karena masih banyak rakyat yang berjuang hidup mati sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
(bmm)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mengakhiri Beban Ganda...
Mengakhiri Beban Ganda Zakat dan Pajak
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Meraih Hak Pemajakan...
Meraih Hak Pemajakan Indonesia melalui Implementasi PPh Digital Asing yang Sederhana
Tolak Perang Tarif Pajak,...
Tolak Perang Tarif Pajak, IKPI Usulkan Ini saat RDPU dengan DPR
PP 20 Tahun 2026: Langkah...
PP 20 Tahun 2026: Langkah Besar Menuju Keadilan Pajak bagi UMKM Orang Pribadi
Mendagri Perintahkan...
Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
Taman Anggrek Ragunan,...
Taman Anggrek Ragunan, Wisata Agro Jakarta yang Turut Dorong Retribusi Daerah
Ribuan Sengketa Pajak...
Ribuan Sengketa Pajak Bermunculan, Perbedaan Tafsir Masih Jadi Pemicu Utama
Pembebasan Denda PBB-P2...
Pembebasan Denda PBB-P2 Berlaku hingga 31 Desember 2026, Simak Ketentuannya
Rekomendasi
Cara Summarecon Crown...
Cara Summarecon Crown Gading Bekasi Bangun Gaya Hidup Sehat Bersama Komunitas
Sikap Menko Polkam soal...
Sikap Menko Polkam soal Penindakan Vape Narkoba Didukung APVI dan PPEI
Danantara Ikut Rapat...
Danantara Ikut Rapat KSSK, Purbaya: Hadir Sebagai Undangan, Tak Punya Hak Suara
Berita Terkini
Pakar Hukum Tata Negara...
Pakar Hukum Tata Negara Dorong Ambang Batas Fraksi daripada Ambang Batas Parlemen
Dasar Penetapan Febrie...
Dasar Penetapan Febrie sebagai Tersangka TPPU Dipertanyakan
Mantan Dirut PGN Dituntut...
Mantan Dirut PGN Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Jual Beli Gas
Memanfaatkan Limbah...
Memanfaatkan Limbah Kelapa Sawit Jadi Produk UMKM
KPK Kembali Tahan Tersangka...
KPK Kembali Tahan Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, Kali Ini Anggota DPRD Mahrus Ali
Daftar Nama 19 Calon...
Daftar Nama 19 Calon Hakim Agung dan 4 Hakim Ad Hoc Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
Infografis
5 Negara Produsen Jet...
5 Negara Produsen Jet Tempur Terbesar di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved