Gaya Hidup Mewah Keluarga Pejabat Negara

Jum'at, 24 Februari 2023 - 09:36 WIB
loading...
Gaya Hidup Mewah Keluarga Pejabat Negara
Kasus penganiayaan oleh seorang anak pejabat Kantor Pajak bernama Mario Dandy Satrio memunculkan reaksi keras publik, terutama menyoroti sikap arogan dan gaya hidup mewah keluarga pejabat negara. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
A A A
KASUS penganiayaan seorang remaja bernama David oleh anak pejabat Kantor Pajak bernama Mario Dandy Satrio yang ditangani Polres Jakarta Selatan menggegerkan ruang publik.

Kasus ini viral di media sosial yang kemudian mendapat perhatian banyak pihak, baik institusi kepolisian, institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ormas Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di mana ayah David menjadi kadernya, media arus utama maupun netizen.

Baca Juga: koran-sindo.com

Kepolisian bergerak cepat setelah kasus ini viral di media sosial. Mario langsung ditangkap dan ditahan serta sebuah mobil Jeep Rubicon diamankan sebagai barang bukti. Aksi penganiayaan ini pun mengundang penasaran netizen untuk mencari tahu siapa sebenarnya Mario serta gaya hidupnya melalui akun media sosial.

Perhatian pun langsung tertuju pada gaya hidup anak muda ini dan dikaitkan dengan posisi ayahnya sebagai pejabat salah satu Kantor Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo ikut geram dengan kelakuan oknum pegawainya yang gemar pamer kekayaan dan bergaya hidup mewah.

Kelakuan oknum seperti ini diyakini akan menggerus integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Kementerian Keuangan khususnya Ditektorat Jenderal Pajak.

Kita berharap kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas secara profesional. Korban penganiayaan, David, yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan tidak sadarkan diri wajib mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dia alami.

Selain orang tuanya, publik dan media massa harus mengawal kasus ini agar tuntas hingga ke pengadilan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Semua pihak hendaknya menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada institusi penegak hukum.

Sedangkan bagi jajaran Kementerian Keuangan dan DJP juga harus terus melakukan penertiban terhadap semua pegawai di kementerian ini. Harus dilakukan semacam operasi integritas atau apapun namanya agar kepercayaan publik yang sudah baik sejak meledaknya kasus mafia pajak Gayus Tambunan pada 2010-2011 bisa terjaga dengan baik.

Jika dibandingan dengan Gayus kasus penganiayaan ini memang tidak sama. Tapi muaranya tetap kepada integritas pegawai pajak yang sudah pasti banyak godaan dalam menjalankan tugasnya.

Pamer gaya hidup mewah adalah awal dari perilaku yang mengundang kecurigaan publik yang makin kritis karena keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Para pegawai negeri dan pejabat negara mestinya sudah paham ketika berada di posisinya masing-masing. Karena mereka digaji penuh oleh negara yang uanganya diambilkan dari hasil penarikan pajak dari rakyat.

Berapa gaji dan fasilitas yang mereka dapatkan pun sudah diatur secara tertulis sehingga publik bisa dengan mudah mengukur dan menghitung sendiri wajar tidaknya harta yang mereka miliki.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa diakses siapa pun secara terbuka. Karena itu mudah sekali bagi publik untuk mengecek pendapatan ayah Mario yang eselon 2 dan mencocokkan dengan apa yang dilaporkan di LHKPN.

Wajar atau tidak wajar. Andaikan yang bersangkutan memililki harta yang melebihi kewajaran harus dijelaskan dari mana sumbernya. Jika terdapat unsur pidana harus diteruskan ke penegak hukum.

Viralnya kasus penganiayaan David ini harus dijadikan momentum bagi semua penyelenggara negara dan keluarganya untuk tidak lagi memamerkan gaya hidup mewah di ruang publik. Beberapa waktu lalu, gaya hidup mewah anggota kepolisian juga menjadi sorotan ketika terjadi kasus kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswi di Cianjur.

Seorang anggota polisi berpangkat Kompol memiliki mobil mewah yang secara logika tidak cocok dengan gaji bulannya. Ini pun harus menjadi warning bagi institusi kepolisian untuk terus berbenah menegakkan integritas anggotanya sebagai aparat penegak hukum.

Ini belum melihat dari asas kepantasan. Menjadi kaya tidak dilarang oleh peraturan apa pun di negeri ini. Tapi memamerkan gaya hidup mewah bagi pejabat negara dan keluarganya adalah sebuah tragedi matinya hati nurani.

Bayangkan, pamer kemewahan dilakukan di saat masih banyak rakyat Indonesia yang masuk kategori dalam garis kemiskinan dengan penghasilan di bawah Rp50.000 per hari. Bagaimana mereka bisa menjalani hidup, mememuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya yang tidak menentu setiap hari.

Sementara di atas sana para pejabat dan keluarganya tampil perlente setiap hari dengan gaya berbusana mewah, kendaraan seharga miliaran, liburan mahal ke luar negeri dan seterusnya.

Tentu ini sangat menyakitkan perasaan publik. Jika publik sudah sakit, mereka akan sulit percaya bahwa para penyelenggara negara yang suka pamer itu bisa menjalankan kewajibannya mengurus rakyat dengan baik. Jadi para pejabat dan keluarnya segera hentikan pamer gaya hidup mewah. Perbanyaklah berempati karena masih banyak rakyat yang berjuang hidup mati sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
(bmm)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2483 seconds (0.1#10.140)