Gaya Hidup Mewah Keluarga Pejabat Negara

Jum'at, 24 Februari 2023 - 09:36 WIB
loading...
A A A
Selain orang tuanya, publik dan media massa harus mengawal kasus ini agar tuntas hingga ke pengadilan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Semua pihak hendaknya menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada institusi penegak hukum.

Sedangkan bagi jajaran Kementerian Keuangan dan DJP juga harus terus melakukan penertiban terhadap semua pegawai di kementerian ini. Harus dilakukan semacam operasi integritas atau apapun namanya agar kepercayaan publik yang sudah baik sejak meledaknya kasus mafia pajak Gayus Tambunan pada 2010-2011 bisa terjaga dengan baik.

Jika dibandingan dengan Gayus kasus penganiayaan ini memang tidak sama. Tapi muaranya tetap kepada integritas pegawai pajak yang sudah pasti banyak godaan dalam menjalankan tugasnya.

Pamer gaya hidup mewah adalah awal dari perilaku yang mengundang kecurigaan publik yang makin kritis karena keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Para pegawai negeri dan pejabat negara mestinya sudah paham ketika berada di posisinya masing-masing. Karena mereka digaji penuh oleh negara yang uanganya diambilkan dari hasil penarikan pajak dari rakyat.

Berapa gaji dan fasilitas yang mereka dapatkan pun sudah diatur secara tertulis sehingga publik bisa dengan mudah mengukur dan menghitung sendiri wajar tidaknya harta yang mereka miliki.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa diakses siapa pun secara terbuka. Karena itu mudah sekali bagi publik untuk mengecek pendapatan ayah Mario yang eselon 2 dan mencocokkan dengan apa yang dilaporkan di LHKPN.

Wajar atau tidak wajar. Andaikan yang bersangkutan memililki harta yang melebihi kewajaran harus dijelaskan dari mana sumbernya. Jika terdapat unsur pidana harus diteruskan ke penegak hukum.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mendagri Perintahkan...
Mendagri Perintahkan Gubernur Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
Sidang Kasus Chromebook...
Sidang Kasus Chromebook Nadiem Makarim, JPU Hadirkan Ahli dari Dirjen Pajak
Tax Payer Community:...
Tax Payer Community: Uang Pajak Bukan untuk Perang
Gibran Dukung Lahirnya...
Gibran Dukung Lahirnya UU Konsultan Pajak, Ketum IKPI: Saatnya Miliki Payung Hukum
Komunikasi Tersangka...
Komunikasi Tersangka Pajak dengan ASN DJP Didalami KPK Berdasarkan Barang Bukti Elektronik
OTT Pejabat Pajak di...
OTT Pejabat Pajak di Banjarmasin, KPK: Momentum Pembenahan Sistem Perpajakan
Heboh Sell Indonesia...
Heboh 'Sell Indonesia' saat Rupiah-IHSG Terpuruk, Muncul Sosok Lama Bikin Kepercayaan Runtuh
Bayar PBB-P2 hingga...
Bayar PBB-P2 hingga 31 Juli, Warga Jakarta Otomatis Dapat Potongan 7,5%
Penjelasan soal Aturan...
Penjelasan soal Aturan Tarif PPh Final 0,5% Kini Khusus buat UMKM
Rekomendasi
OSN Kabupaten Kota 2026...
OSN Kabupaten Kota 2026 Resmi Dimulai Hari Ini, Simak Tata Tertib dan Sanksi yang Berlaku
BMKG: Peringatan Dini...
BMKG: Peringatan Dini Tsunami Akibat Gempa M7,7 di Filipina Berakhir
Bantu Orang Tua Siswa,...
Bantu Orang Tua Siswa, Pemkot Tangsel Gratiskan Seragam Batik dan Olahraga
Berita Terkini
TAUD Ajukan Penghentian...
TAUD Ajukan Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta
Milad ke-24, BSMI Komitmen...
Milad ke-24, BSMI Komitmen Kokohkan Pelayanan Kemanusiaan Bagi Indonesia dan Dunia
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
KPK Panggil 2 Tersangka...
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kapolri Buka Peluang...
Kapolri Buka Peluang Sipil Duduki Jabatan di Polri, Pakar: Modernisasi Kelembagaan
Fokus Belanja Negara
Fokus Belanja Negara
Infografis
Tanpa Italia, Ini Daftar...
Tanpa Italia, Ini Daftar Lengkap 48 Negara Kontestan Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved