Tantangan NU Abad ke-2: Perbanyak Teknokrat

Ali Masykur Musa
Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

NAHDLATUL Ulama (NU) baru saja memperingati 1 Abad, yakni pada 16 Rajab 1444 Hijriah yang bertepatan dengan7 Februari 2023. Pelaksanaan peringatan mendapat sorotan semua kalangan baik dari warga Nahdliyyin sendiri maupun masyarakat luas yang gaung dan semaraknya menggema di mana-mana.

Berarti, NU kini memasuki abad ke-2 yang masalah, tantangan, dan harapan NU baik secara jami’yah maupun jamaah tentu berbeda dengan abad ke-1.

Baca Juga: koran-sindo.com

Modernisasi kehidupan dewasa ini yang ditandai dengan revolusi di bidang IT yang disebut juga Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, di mana semua kehidupan harus berbasis digital, seperti e-commerce, e-marketing, dan e-birocration baik di bidang ekonomi melalui market placemaupun teknologi birokrasi melalui e-office.

Dengan demikian, NU harus melakukan peningkatan capacity building baik secara kelembagaan maupun perorangan baik dari sisi teknokrasi, skill dan profesionalitas agar tidak tertinggal oleh peradaban zaman. Jadi, penilaian atas lemahnya teknokrasi yang dimiliki oleh NU pada abad ke-1, seperti yang dialami pada saat KH. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI tidak akan terulang lagi.

Siapkan Teknokrat NU
NU dalam sejarahnya tidak bisa lepas dengan negara karena NU memiliki amanah keagamaan (Amanatut Diniyah) dan amanah kebangsaan (Amanatul Wathaniyah). Karena itu NU harus menyiapkan kader-kadernya untuk diberi amanah yang ditempatkan pada birokrasi pemerintahan. Penguatan dan peningkatan kualitas birokrasi kader NU tersebut berarti sudah memiliki teknokrat yang andal di semua bidang dan tingkatan.

NU harus mampu memberi masukan kepada pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan peningkatan etos kerja yang jujur dan profesional sehingga terbangun birokrasi andal.

NU berpendapat postur birokrasi yang efektif dan efisien serta profesional dalam pelayanan publik yang baik, dengan struktur kelembagaan yang ramping dari pusat sampai ke daerah merupakan tuntutan zaman yang tak terelakkan.

NU perlu meningkatkan pelaksanaan fungsi pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan teknologi informasi yang cepat, murah dan efisien, yang akan mempercepat kualitas pelayanan publik dengan meminimalkan peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).