Peran Kampus Lahirkan Pilpres Berkualitas
Jum'at, 03 Februari 2023 - 16:01 WIB
loading...
Handi Risza (Foto: Ist)
A
A
A
Handi Risza
Wakil Rektor Universitas Paramadina
DEBAT antara Donald Trump dan Hillary Clinton dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) yang ke-45 tahun pada 2016 lalu di Universitas Washington, St Louis, Missouri, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah pengamat internasional.
Dalam debat tersebut, terlihat bagaimana Trump memanfaatkan momentum debat untuk menguasai panggung dan menyudutkan Hillary dengan sejumlah isu domestik dan internasional AS terkait kebijakan luar negeri AS, permasalahan imigran, skandal Wikilieaks hingga isu terorisme. Debat tersebut kemudian menjadi perdebatan yang paling dramatis dalam sejarah pilpres di Amerika Serikat.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Terlepas dari cara berdebat yang ditunjukkan oleh kedua kandidat Presiden AS tersebut, sejarah pelibatan kampus perguruan tinggi di AS sebagai tempat atau lokasi perdebatan, telah menjadi tradisi yang sangat kuat dalam setiap pemilihan Presiden di AS.
Selain sebagai tempat atau lokasi debat, kampus berperan untuk mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan pilpres. Sehingga pemilu tidak lagi semata-mata sebagai peristiwa prosedur demokrasi biasa, tetapi mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas dalam menjawab setiap ekspektasi publik selama pilpres berlangsung.
Selama ini kampus selalu terkendala dalam hal perizinan untuk terlibat langsung dalam setiap pemilu, baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pilpres. Sebagaimana yang menjadi tafsir dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama ini, di mana terdapat larangan untuk menggunakan fasilitas tempat pendidikan untuk berkampanye.
Padahal kalau kita lihat kalimat larangan tersebut hanya berlaku untuk menggunakan fasilitas tempat pendidikan, bukan untuk kegiatan kampanyenya. Dengan kata lain, kawasan kampus seharusnya bisa digunakan untuk memaparkan visi-misi bahkan debat terbuka antarcalon.
Musgrave dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice (1989), mengungkapkan bahwa kualitas penyusunan anggaran yang menghasilkan kebijakan publik suatu negara, sangat ditentukan oleh proses pemilihan anggota legislatifnya. Artinya anggota legislatif terpilih akan sangat memengaruhi kualitas anggaran dan kebijakan publik yang dihasilkan.
Wakil Rektor Universitas Paramadina
DEBAT antara Donald Trump dan Hillary Clinton dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) yang ke-45 tahun pada 2016 lalu di Universitas Washington, St Louis, Missouri, masih menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah pengamat internasional.
Dalam debat tersebut, terlihat bagaimana Trump memanfaatkan momentum debat untuk menguasai panggung dan menyudutkan Hillary dengan sejumlah isu domestik dan internasional AS terkait kebijakan luar negeri AS, permasalahan imigran, skandal Wikilieaks hingga isu terorisme. Debat tersebut kemudian menjadi perdebatan yang paling dramatis dalam sejarah pilpres di Amerika Serikat.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Terlepas dari cara berdebat yang ditunjukkan oleh kedua kandidat Presiden AS tersebut, sejarah pelibatan kampus perguruan tinggi di AS sebagai tempat atau lokasi perdebatan, telah menjadi tradisi yang sangat kuat dalam setiap pemilihan Presiden di AS.
Selain sebagai tempat atau lokasi debat, kampus berperan untuk mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan pilpres. Sehingga pemilu tidak lagi semata-mata sebagai peristiwa prosedur demokrasi biasa, tetapi mampu menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan berkualitas dalam menjawab setiap ekspektasi publik selama pilpres berlangsung.
Selama ini kampus selalu terkendala dalam hal perizinan untuk terlibat langsung dalam setiap pemilu, baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pilpres. Sebagaimana yang menjadi tafsir dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama ini, di mana terdapat larangan untuk menggunakan fasilitas tempat pendidikan untuk berkampanye.
Padahal kalau kita lihat kalimat larangan tersebut hanya berlaku untuk menggunakan fasilitas tempat pendidikan, bukan untuk kegiatan kampanyenya. Dengan kata lain, kawasan kampus seharusnya bisa digunakan untuk memaparkan visi-misi bahkan debat terbuka antarcalon.
Musgrave dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice (1989), mengungkapkan bahwa kualitas penyusunan anggaran yang menghasilkan kebijakan publik suatu negara, sangat ditentukan oleh proses pemilihan anggota legislatifnya. Artinya anggota legislatif terpilih akan sangat memengaruhi kualitas anggaran dan kebijakan publik yang dihasilkan.
Lihat Juga :
