Dorong Produktivitas Usia Muda
Jum'at, 10 Juli 2020 - 06:24 WIB
Foto/Koran SINDO
JAKARTA - Pemerintah perlu mencari terobosan untuk mengatasi tingginya angka pengganguran, terutama di kalangan muda. Langkah ini di antaranya dilakukan dengan membekali mereka kemampuan sesuai yang dibutuhkan lapangan kerja.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena pada rapat kerja Komisi IX DPR. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal Faisal merespons fakta yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan hasil rapat Komisi IX DPR dengan Menaker dan BP Jamsostek, langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran di kalangan muda antara lain mempersiapkan tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dalam mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, pemagangan, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan BLK pemerintah dan swasta. (Baca: Pandemi Corona, Ketersediaan Irigasi Bagi Pertanian Perlu Diperhatikan)
"Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 melalui program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Melkiades.
Selain itu, DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. Selain itu, membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM.
Mohammad Faisal Faisal berharap pemerintah mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan. Dengan demikian, tenaga kerja, termasuk dari kalangan muda, bisa terserap lapangan kerja karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
Namun, Faisal menggariskan, dalam kondisi pandemi ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan realistis untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau tidak mau, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek atau program padat karya. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah menyalurkan program padat karya tunai (PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. "Selain untuk infrastruktur, tujuan program itu sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat setempat bisa meraih penghasilan," katanya.
Skema lainnya, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. "Bila pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan,’’ katanya. (Baca juga: Media Amerika: China dan Natuna AlasanIndonesia beli Osprey V-22 AS)
Faisal menandaskan, program Kartu Prakerja secara teoretis merupakan program baik yang bertujuan membantu menjembatani masalah link and match antara lulusan sekolah dan industri. Namun, karena banyak bermasalah dan kondisi pandemi program itu tidak cocok. "Sebab, penganggurannya bukan karena masalah link and match, tetapi karena pemutusan hubungan kerja (PHK)," ucapnya.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena pada rapat kerja Komisi IX DPR. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal Faisal merespons fakta yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan hasil rapat Komisi IX DPR dengan Menaker dan BP Jamsostek, langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi pengangguran di kalangan muda antara lain mempersiapkan tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Hal ini dilakukan melalui kebijakan dalam mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, pemagangan, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan BLK pemerintah dan swasta. (Baca: Pandemi Corona, Ketersediaan Irigasi Bagi Pertanian Perlu Diperhatikan)
"Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid-19 melalui program Kartu Prakerja dan program-program pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Melkiades.
Selain itu, DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas instansi terkait pengawasan pelaksanaan relaksasi kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sehingga tidak terjadi PHK bagi pekerja. Selain itu, membuat kebijakan percepatan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM.
Mohammad Faisal Faisal berharap pemerintah mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan. Dengan demikian, tenaga kerja, termasuk dari kalangan muda, bisa terserap lapangan kerja karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan.
Namun, Faisal menggariskan, dalam kondisi pandemi ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan realistis untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau tidak mau, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek atau program padat karya. Misalnya, Kementerian PUPR yang sudah menyalurkan program padat karya tunai (PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. "Selain untuk infrastruktur, tujuan program itu sebenarnya untuk menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat setempat bisa meraih penghasilan," katanya.
Skema lainnya, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. "Bila pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan,’’ katanya. (Baca juga: Media Amerika: China dan Natuna AlasanIndonesia beli Osprey V-22 AS)
Faisal menandaskan, program Kartu Prakerja secara teoretis merupakan program baik yang bertujuan membantu menjembatani masalah link and match antara lulusan sekolah dan industri. Namun, karena banyak bermasalah dan kondisi pandemi program itu tidak cocok. "Sebab, penganggurannya bukan karena masalah link and match, tetapi karena pemutusan hubungan kerja (PHK)," ucapnya.
tulis komentar anda