Perkuat Bukti, Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo
Rabu, 30 November 2022 - 22:13 WIB
BTS rencananya dibangun di 7.904 titik desa/kelurahan. Fase pertama 4.200 titik dibagi dalam lima paket. Paket 1 dan 2 dikerjakan oleh Konsorsium PT Fiberhome, PT Telkom Infra dan Multi Trans Data. Paket 3 digarap oleh PT Apilkanusa Lintas Arta, Huawei dan PT SEI. Paket 4 dan 5 dikerjakan oleh PT IBS dan ZTE Corporation.
Persoalannya, pembangunan BTS fase pertama ini mengalami keterlambatan. Target awal proyek tuntas pada Maret 2022. Namun baru 1.679 titik yang terintegrasi sehingga terjadi backlog pada 2.521 titik. Rinciannya, 13,7 persen dalam tahap instalasi, 9,7 persen siap untuk instalasi dan 76,6 persen titik belum siap untuk dilakukan instalasi. Fase pertama akhirnya diperpanjang hingga September 2022 namun tidak ada perkembangan signifikan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) awal pekan ini mengekspose dari 4.200 titik yang dikerjakan, hanya 2.406 titik atau sekitar 57% yang siap beroperasi. Persoalan lainnya menurut ICW adalah keterlambatan pembayaran kepada sub kontraktor. Hal ini setidaknya terjadi di Sumbawa dan Natuna. Akibatnya, sub kontraktor menyegel tower yang telah mereka kerjakan. Ada dugaan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor.
“Persoalan ketiga, kualitas perangkat diduga tidak cukup bagus. Penyedia layanan pun diduga tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek. Ada indikasi persekongkolan tender seperti pernyataan Kejaksaan Agung,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto, Minggu, 27 November 2022.
Persoalannya, pembangunan BTS fase pertama ini mengalami keterlambatan. Target awal proyek tuntas pada Maret 2022. Namun baru 1.679 titik yang terintegrasi sehingga terjadi backlog pada 2.521 titik. Rinciannya, 13,7 persen dalam tahap instalasi, 9,7 persen siap untuk instalasi dan 76,6 persen titik belum siap untuk dilakukan instalasi. Fase pertama akhirnya diperpanjang hingga September 2022 namun tidak ada perkembangan signifikan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) awal pekan ini mengekspose dari 4.200 titik yang dikerjakan, hanya 2.406 titik atau sekitar 57% yang siap beroperasi. Persoalan lainnya menurut ICW adalah keterlambatan pembayaran kepada sub kontraktor. Hal ini setidaknya terjadi di Sumbawa dan Natuna. Akibatnya, sub kontraktor menyegel tower yang telah mereka kerjakan. Ada dugaan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak dilengkapi bukti pembayaran kepada sub kontraktor.
“Persoalan ketiga, kualitas perangkat diduga tidak cukup bagus. Penyedia layanan pun diduga tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek. Ada indikasi persekongkolan tender seperti pernyataan Kejaksaan Agung,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto, Minggu, 27 November 2022.
(cip)
tulis komentar anda