Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ini Tiga Usulan Ombudsman untuk Pemerintah
Senin, 06 Juli 2020 - 14:35 WIB
Sebagai salah satu contohnya adalah dalam memilih Komisaris di Perbankan plat merah. Maka pemeritnah perlu melibatkan Otoritas Jasa Keuanga (OJK) yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perbankan.
"Kemudian dalam rekrutmen kami juga melihat ada proses untuk BUMN tertentu okey dia Ada fit and proper dulu misalnya perbankan oleh OJK kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN," kata Alamsyah.
Dan yang terakhir lanjut Alamsyah, perlu ada evaluasi secara berkala oleh Kementerian BUMN kepada posisi Komisaris perusahaan milik negara ini. Hal ini penting untuk mengetahui bagaiaman kinerja dari Komisaris selama dia mejabat karena berkaitan pada kinerja BUMN ke depan.
"Terakhir kami melihat dalam rekrutmen itu tidak ada evaluasi berkali atas kinerja dari komisaris yang sudah ditetapkan itu kan juga harus dilakukan. Sehingga demikian dalam proses rekrutmen sistem itu harus kita perbaiki satu persatu sehingga lebih proper," jelasnya.
"Kemudian dalam rekrutmen kami juga melihat ada proses untuk BUMN tertentu okey dia Ada fit and proper dulu misalnya perbankan oleh OJK kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN," kata Alamsyah.
Dan yang terakhir lanjut Alamsyah, perlu ada evaluasi secara berkala oleh Kementerian BUMN kepada posisi Komisaris perusahaan milik negara ini. Hal ini penting untuk mengetahui bagaiaman kinerja dari Komisaris selama dia mejabat karena berkaitan pada kinerja BUMN ke depan.
"Terakhir kami melihat dalam rekrutmen itu tidak ada evaluasi berkali atas kinerja dari komisaris yang sudah ditetapkan itu kan juga harus dilakukan. Sehingga demikian dalam proses rekrutmen sistem itu harus kita perbaiki satu persatu sehingga lebih proper," jelasnya.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda