Aliansi GERAK Perempuan Kecam Pencabutan RUU PKS dari Prolegnas 2020
Minggu, 05 Juli 2020 - 21:45 WIB
1. DPR segera menarik keputusan pencabutan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020 dan membahas serta mengesahkannya menjadi Undang-undang;
2. DPR tidak menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menihilkan data yang membuktikan urgensi dari RUU P-KS bagi seluruh warga negara Indonesia;
3. Seluruh jajaran pemerintahan dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuanmendorong DPR untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
4. DPR menjalankan mandat untuk membuat legislasi yang melindungi rakyat dengan memprioritaskan RUU P-KS, bukan untuk investor seperti RUU Cipta Kerja. GERAK Perempuan mengajak masyarakat luas yang anti-kekerasan seksual dan mendukung.
2. DPR tidak menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menihilkan data yang membuktikan urgensi dari RUU P-KS bagi seluruh warga negara Indonesia;
3. Seluruh jajaran pemerintahan dan instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuanmendorong DPR untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
4. DPR menjalankan mandat untuk membuat legislasi yang melindungi rakyat dengan memprioritaskan RUU P-KS, bukan untuk investor seperti RUU Cipta Kerja. GERAK Perempuan mengajak masyarakat luas yang anti-kekerasan seksual dan mendukung.
(abd)
Lihat Juga :