Prajurit TNI Kembali ke Daerah Asal, Tepatkah?

Misalnya,bila ada prajurit Kopassus TNI AD atau Kostrad TNI AD—selama ini markasnya terpusat pada wilayah tertentu—meminta perlakuan dan hak sama. Belum lagi tuntutan keadilan akan muncul dari kesatuan lain, baik TNI AL maupun TNI AU. Keruwetan yang bakal muncul dipastikan bukan menjadi masalah TNI saja, tapi juga eksistensi negara ini.

Harus diakui,kesejahteraan prajurit TNI memang memprihatinkan. Betapa tidak, dengan tugas berat yang diembannya, gaji prajurit TNI masih jauh dari layak.

Berdasar PP No 16 /2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP No 28/2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI, gaji terendah di level tamtama Rp1.643.500 untuk prajurit dua atau kelasi dua. Sementara untuk kopral kepala sebesar Rp2.960.700. Adapun bintara, gaji tertinggi bahkan masih di bawah UMR di Jakarta.

Melihat pertimbangan dari berbagai aspek strategis atau aspek lain, sejatinya, keputusan KSAD tidak subtantif, bahkan malah mengundang masalah baru. Solusi persoalan kesejahteraan bukan harus membongkar tatanan yang menjadi domain strategis tugas prajurit TNI, termasuk melangkahi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sebagai pembina pasukan, KSAD justru harus melakukan pendekatan ke pemerintah dan DPR menaikkan gaji prajurit TNI dan tunjangan lain.

Begitu pun perumahan yang menjadi pangkal persoalan. Untuk prajurit yang tidak kebagian rumah dinas, harus diperjuangkan agar memperoleh kredit KPR murah atau mendapatkan program rusun, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bahkan, tidak boleh prajurit TNI, baik yang masih bujang, apalagi yang sudah berumah tangga, menggunakan gaji yang tidak seberapa untuk mengontrak rumah, apalagi tidak layak. Poin utamanya adalah bahwa negara wajib memenuhi kesejahteraan prajurit dan keluarganya agar mereka bisa tenang dan fokus menjalankan tugas negara.