Urgensi Mobil Dinas Listrik Pejabat Negara
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 05:23 WIB
Percepatan tranformasi dari ketergantungan energi fosil ke energi listrik adalah sebuah keniscayaan yang nyaris tidak bisa dielakkan. Namun, prosesnya tidak bisa dilakukan serta-merta seperti halnya membangun jembatan atau jalan tol. Apalah artinya pindah ke energi listrik dengan maksud mengurangi ketergantungan dengan energi fosil tapi malah kita terjebak dengan ketergantungan baru yang tak kalah peliknya.
Kendaraan listrik akan efisien jika didukung oleh ekosistem yang cocok, yakni produksi baterai yang masih bergantung pada perusahaan asing, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang masih terbatas, jumlahnya total 332 unit di 279 lokasi publik. Dari sini terlihat ekosistem penunjang kendaraan listrik masih belum memadai.
Bukankah akan dilaksanakan bertahap? Meski dilaksanakan bertahap, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat negara ini akan menimbulkan kesan pemborosan karena dilakukan saat keuangan negara sedang ngos-ngosan. Di samping itu, bagi-bagi kendaraan listrik ini juga tidak pantas dilakukan ketika seluruh masyarakat sedang prihatin berjibaku mempertahankan hidup di tengah tekanan ekonomi dan sosial politik yang bertubi tubi.
Akan sangat bijak jika penggunaan kendaraan umum dulu yang digenjot menggunakan tenaga listrik baik di pusat dan daerah. Jika transformasi peralihan ke energi listrik di kendaraan umum ini berhasil, maka penggunaannya untuk para pejabat negara di wilayah yang ekosistemnya sudah mendukung sangat tepat.
Tapi apa pun plus minusnya, transformasi ke energi listrik harus dimulai dan dilakukan. Tapi tidak perlu ada pemaksaan kecepatan yang justru akan mendatangkan problem baru.
Kendaraan listrik akan efisien jika didukung oleh ekosistem yang cocok, yakni produksi baterai yang masih bergantung pada perusahaan asing, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang masih terbatas, jumlahnya total 332 unit di 279 lokasi publik. Dari sini terlihat ekosistem penunjang kendaraan listrik masih belum memadai.
Bukankah akan dilaksanakan bertahap? Meski dilaksanakan bertahap, pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat negara ini akan menimbulkan kesan pemborosan karena dilakukan saat keuangan negara sedang ngos-ngosan. Di samping itu, bagi-bagi kendaraan listrik ini juga tidak pantas dilakukan ketika seluruh masyarakat sedang prihatin berjibaku mempertahankan hidup di tengah tekanan ekonomi dan sosial politik yang bertubi tubi.
Akan sangat bijak jika penggunaan kendaraan umum dulu yang digenjot menggunakan tenaga listrik baik di pusat dan daerah. Jika transformasi peralihan ke energi listrik di kendaraan umum ini berhasil, maka penggunaannya untuk para pejabat negara di wilayah yang ekosistemnya sudah mendukung sangat tepat.
Tapi apa pun plus minusnya, transformasi ke energi listrik harus dimulai dan dilakukan. Tapi tidak perlu ada pemaksaan kecepatan yang justru akan mendatangkan problem baru.
(bmm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda