Konflik Berpotensi Jadi Pemicu Aksi Terorisme
Jum'at, 09 September 2022 - 20:01 WIB
"Ini adalah konsep dasar Islam yang berbasis middle path, garis tengah, tidak kanan maupun kiri. Tapi kita betul-betul dalam asas kebangsaan yang berkonsep al-ashabiyah atau kesepakatan," paparnya.
Kedua, ia menyebut moderasi beragama sebagai upaya mereposisi fungsi agama sebagai pengemban asas kemanusiaan dan sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian. Karena itu, moderasi beragama menjadi sangat perlu untuk dibumikan agar tidak lagi ada penghianatan terhadap konsep kesepakatan bersama pada suatu bangsa.
"Konsep moderasi beragama secara definitif, harus kita gelorakan kepada masyarakat, bahwa dengan beragama seharusnya kita menjauh dari kebencian, caci-maki dan perpecahan. Secara utuh diperlukan satu sikap resistensi dan ketegasan dari masyarakat secara bersama menolak ajaran dan kehadiran kelompok radikal tersebut," tuturnya.
Islah juga menyinggung regulasi pemerintah yang hanya mengatur hingga preventive strike. Aturan itu memang sudah mencukupi untuk melakukan penindakan secara hukum kepada kelompok radikal, tetapi ia memandang perlu mengatur preemptive strike.
"Sebenarnya undang-undang (UU) kita sudah mencukupi untuk melakukan penindakan secara hukum. Tetapi aturan dan perundangan yang menyentuh preemptive strike ini belum punya. Pelarangan terhadap aliran atau ajaran masih sebatas materil, misalnya seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) hanya dibubarkan organisasinya, tapi ajarannya tidak dapat kita bendung," kata Islah.
Terkait hal tersebut, Jaringan Moderat Indonesia memiliki cara tersendiri guna menggelorakan semangat toleransi dan moderasi melalui gerakan perlawananan melalui jalur digital dan media sosial. Hal ini dikarenakan infiltrasi dan indoktrinasi bergerak secara senyap, tanpa batas, serta konten di dunia digital saat ini, lebih efektif menyentuh kalangan generasi muda.
"Ini yang harus kita lakukan bersama. Jangan berpangku tangan, kita harus secara massal melakukan ini supaya kelompok radikal ini teralienasi dari konten digital yang selama ini sudah ada," kata Islah.
Kedua, ia menyebut moderasi beragama sebagai upaya mereposisi fungsi agama sebagai pengemban asas kemanusiaan dan sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian. Karena itu, moderasi beragama menjadi sangat perlu untuk dibumikan agar tidak lagi ada penghianatan terhadap konsep kesepakatan bersama pada suatu bangsa.
"Konsep moderasi beragama secara definitif, harus kita gelorakan kepada masyarakat, bahwa dengan beragama seharusnya kita menjauh dari kebencian, caci-maki dan perpecahan. Secara utuh diperlukan satu sikap resistensi dan ketegasan dari masyarakat secara bersama menolak ajaran dan kehadiran kelompok radikal tersebut," tuturnya.
Islah juga menyinggung regulasi pemerintah yang hanya mengatur hingga preventive strike. Aturan itu memang sudah mencukupi untuk melakukan penindakan secara hukum kepada kelompok radikal, tetapi ia memandang perlu mengatur preemptive strike.
"Sebenarnya undang-undang (UU) kita sudah mencukupi untuk melakukan penindakan secara hukum. Tetapi aturan dan perundangan yang menyentuh preemptive strike ini belum punya. Pelarangan terhadap aliran atau ajaran masih sebatas materil, misalnya seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) hanya dibubarkan organisasinya, tapi ajarannya tidak dapat kita bendung," kata Islah.
Terkait hal tersebut, Jaringan Moderat Indonesia memiliki cara tersendiri guna menggelorakan semangat toleransi dan moderasi melalui gerakan perlawananan melalui jalur digital dan media sosial. Hal ini dikarenakan infiltrasi dan indoktrinasi bergerak secara senyap, tanpa batas, serta konten di dunia digital saat ini, lebih efektif menyentuh kalangan generasi muda.
"Ini yang harus kita lakukan bersama. Jangan berpangku tangan, kita harus secara massal melakukan ini supaya kelompok radikal ini teralienasi dari konten digital yang selama ini sudah ada," kata Islah.
(abd)
tulis komentar anda