Harga BBM Naik, DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Pertalite dan Solar
Kamis, 08 September 2022 - 13:58 WIB
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan BBM jenis pertalite dan solar di seluruh wilayah Indonesia. FOTO/DOK.DPR
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah melakukan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar di seluruh wilayah Indonesia. Selisih harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi berpotensi memunculkan pelanggaran.
Untuk diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Harga pertalite naik hampir 31%, dari sebelumnya Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter; harga solar bersubsidi naik lebih dari 32%, dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, sedangkan harga pertamax naik sebesar 16%, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
"Potensial para pengguna pertamax berpindah ke pertalite, meskipun pemerintah telah melakukan pembatasan para pengguna pertalite," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/9/2022).
Menurut Said, tingginya permintaan terhadap pertalite dan solar berpotensi diselundupkan atau ditimbun. Bahkan kejadian ini telah beberapa kali terungkap oleh kepolisian. Karena itu pemerintah perlu memastikan distribusi dan ketersediaan pertalite dan solar di seluruh wilayah Tanah Air.
"Untuk mencegah penyelundupan pertalite dan solar, TNI harus memberikan dukungan operasi-operasi di laut, sebab wilayah laut menjadi ruang potensial penyelundupan BBM bersubsidi kita," kata anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.
Said menambahkan, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan solar dan pertalite untuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan tukang ojek terpenuhi. Pendataan oleh Pertamina tidak boleh mempersulit akses mereka terhadap BBM tersebut. Integrasi data kepemilikan kendaraan di Korlantas Polri dengan My Pertamina harus segera dilakukan, sehingga warga tidak perlu melakukan input manual ke MY Pertamina.
Operasi dan intervensi pasar atas kenaikan beberapa kebutuhan bahan pokok karena kenaikan harga BBM, kata Said, juga perlu dilakukan. Dari laporan media, saat ini beberapa bahan pangan perlahan naik di beberapa wilayah. "Oleh sebab itu kegiatan operasi dan intervensi pasar harus cekatan, serta mempersiapkan dukungan kemampuan stok Bulog," katanya.
Baca juga: Fadli Zon Ungkap Narasi Menyesatkan di Balik Kenaikan Harga BBM
Untuk diketahui, menghadapi tekanan eksternal berupa tingginya harga minyak dunia, pada 19 Mei 2022, Banggar DPR telah menyetujui usulan pemerintah mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang semula dipatok USD63 menjadi USD100 per barel. Penyesuian ini memberikan ruang gerak fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang masih volatile tetapi di harga tinggi. Minyak jenis brent misalnya sepanjang Agustus sampai September 2022 di level USD91-USD105 per barel.
Untuk diketahui, pemerintah telah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Harga pertalite naik hampir 31%, dari sebelumnya Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter; harga solar bersubsidi naik lebih dari 32%, dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, sedangkan harga pertamax naik sebesar 16%, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
"Potensial para pengguna pertamax berpindah ke pertalite, meskipun pemerintah telah melakukan pembatasan para pengguna pertalite," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/9/2022).
Menurut Said, tingginya permintaan terhadap pertalite dan solar berpotensi diselundupkan atau ditimbun. Bahkan kejadian ini telah beberapa kali terungkap oleh kepolisian. Karena itu pemerintah perlu memastikan distribusi dan ketersediaan pertalite dan solar di seluruh wilayah Tanah Air.
"Untuk mencegah penyelundupan pertalite dan solar, TNI harus memberikan dukungan operasi-operasi di laut, sebab wilayah laut menjadi ruang potensial penyelundupan BBM bersubsidi kita," kata anggota DPR dari Fraksi PDIP ini.
Said menambahkan, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan solar dan pertalite untuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan tukang ojek terpenuhi. Pendataan oleh Pertamina tidak boleh mempersulit akses mereka terhadap BBM tersebut. Integrasi data kepemilikan kendaraan di Korlantas Polri dengan My Pertamina harus segera dilakukan, sehingga warga tidak perlu melakukan input manual ke MY Pertamina.
Operasi dan intervensi pasar atas kenaikan beberapa kebutuhan bahan pokok karena kenaikan harga BBM, kata Said, juga perlu dilakukan. Dari laporan media, saat ini beberapa bahan pangan perlahan naik di beberapa wilayah. "Oleh sebab itu kegiatan operasi dan intervensi pasar harus cekatan, serta mempersiapkan dukungan kemampuan stok Bulog," katanya.
Baca juga: Fadli Zon Ungkap Narasi Menyesatkan di Balik Kenaikan Harga BBM
Untuk diketahui, menghadapi tekanan eksternal berupa tingginya harga minyak dunia, pada 19 Mei 2022, Banggar DPR telah menyetujui usulan pemerintah mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang semula dipatok USD63 menjadi USD100 per barel. Penyesuian ini memberikan ruang gerak fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang masih volatile tetapi di harga tinggi. Minyak jenis brent misalnya sepanjang Agustus sampai September 2022 di level USD91-USD105 per barel.
Lihat Juga :
tulis komentar anda