Anggaran APD Tak Kunjung Cair, Pilkada 2020 Terancam Batal
Jum'at, 26 Juni 2020 - 07:03 WIB
Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 dibatalkan dan hendak memecat Menkeu karena membahayakan penyelenggaraan pesta demokrasi lokal di tengah pandemic Covid-19. Dia meminta seluruh anggota komisi II membuat surat dan kesepakatan usulan untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tidak segera mencairkan anggaran APD. Tindakan tersebut berpotensi membahayakan kondisi penyelenggara Pemilu maupun masyarakat.
“Kita Komisi II bersama sama membuat surat dan kesepakatan usulan pemecatan kepada Menkeu karena dapat membahayakan kondisi para penyelenggara pemilu dan masyarakat itu saja. Terima kasih,” katanya.
Mardani mengatakan DPR harus tegas terkait dengan kepastian pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya momentum Pilkada merupakan salah satu parameter Demokrasi. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka merugikan proses suksesi dan hak konstitusional rakyat. “Komisi II DPR harus keras karena ini menyangkut masa depan demokrasi,” katanya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi menanyakan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu soal tenggat waktu pencairan anggaran yang seharusnya. Terlebih, komitmen penambahan anggaran itu sudah ada saat rapat gabungan dengan Menkeu dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 11 Juni lalu. (Baca juga: Liga Arab: Aneksasi Israel Atas Tanah Palestina Bisa Picu perang Besar)
“Jadi, sampai mana anggaran itu harus cair kalau melewati itu kita tunda saja pilkadanya. Itu karema enggak ada komitmen ini padahal sudah kita panggil,” ujar mantan Jubir Presiden Jokowi itu.
Johan Budi menyatakan tidak bisa jika pilkada terus menerus diundur tahapannya karena anggaran tidak kunjung dicairkan. Sehingga, KPU perlu menetapkan tenggat waktunya. “Saya usul ke Komisi II ditunda dulu pilkada karena kayaknya main-main ini, nggak serius pemerintah,” tegasnya.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menanyakan waktu yang dijanjikan pemerintah untuk pencairan anggaran ini. Karena, dalam rapat terakhir dengan Mendagri pada Rabu (24/6) kemarin, seolah tentang pilkada ini tidak ada masalah.
“Yang otoritas janjikan kapan terkahir? Kemarin kami rapat dengan mendgari seolah-olah everything its okay. Kalau terkahir? Apakah itu batas akhir? Atau masih ada nafas?,” tanya Politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini disampaikan Tito dalamacara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang digelar lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. (Lihat videonya: Orang Utan Berukuran Besar Muncul di Pinggir Jalan Kalteng)
"Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam siaran rilisnya, Rabu (24/6/2020).
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan . Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran.
"Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran," tekannya. (Kiswondari/Dita Angga)
“Kita Komisi II bersama sama membuat surat dan kesepakatan usulan pemecatan kepada Menkeu karena dapat membahayakan kondisi para penyelenggara pemilu dan masyarakat itu saja. Terima kasih,” katanya.
Mardani mengatakan DPR harus tegas terkait dengan kepastian pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya momentum Pilkada merupakan salah satu parameter Demokrasi. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka merugikan proses suksesi dan hak konstitusional rakyat. “Komisi II DPR harus keras karena ini menyangkut masa depan demokrasi,” katanya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi menanyakan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu soal tenggat waktu pencairan anggaran yang seharusnya. Terlebih, komitmen penambahan anggaran itu sudah ada saat rapat gabungan dengan Menkeu dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 11 Juni lalu. (Baca juga: Liga Arab: Aneksasi Israel Atas Tanah Palestina Bisa Picu perang Besar)
“Jadi, sampai mana anggaran itu harus cair kalau melewati itu kita tunda saja pilkadanya. Itu karema enggak ada komitmen ini padahal sudah kita panggil,” ujar mantan Jubir Presiden Jokowi itu.
Johan Budi menyatakan tidak bisa jika pilkada terus menerus diundur tahapannya karena anggaran tidak kunjung dicairkan. Sehingga, KPU perlu menetapkan tenggat waktunya. “Saya usul ke Komisi II ditunda dulu pilkada karena kayaknya main-main ini, nggak serius pemerintah,” tegasnya.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menanyakan waktu yang dijanjikan pemerintah untuk pencairan anggaran ini. Karena, dalam rapat terakhir dengan Mendagri pada Rabu (24/6) kemarin, seolah tentang pilkada ini tidak ada masalah.
“Yang otoritas janjikan kapan terkahir? Kemarin kami rapat dengan mendgari seolah-olah everything its okay. Kalau terkahir? Apakah itu batas akhir? Atau masih ada nafas?,” tanya Politikus Partai Golkar ini.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun kembali meminta daerah untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini disampaikan Tito dalamacara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang digelar lewat video conference yang dihadiri seluruh kepala daerah peserta pilkada serentak 2020. (Lihat videonya: Orang Utan Berukuran Besar Muncul di Pinggir Jalan Kalteng)
"Saya memohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," katanya dalam siaran rilisnya, Rabu (24/6/2020).
Dia mengatakan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid ini mengharuskan penyelenggara menerapkan protokol kesehatan . Dimana penyelenggara telah memberikan daftar barang yang dibutuhkan seperti masker hand sanitizer, sarung tangan. Namun hal ini membutuhkan dukungan anggaran.
"Mereka harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari covid baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran," tekannya. (Kiswondari/Dita Angga)
tulis komentar anda