DPR-Mensos Sepakat Gelar Rapat Gabungan Perbarui Data Kemiskinan

“Pendataan ini tidak boleh terbelit-belit, tidak tepat sasaran dan harus akurat. Soal indikator kemiskinan kita harus sama-sama duduk bareng, entah FGD termasuk mengkomunikasikan kepada rakyat, kalau mereka tidak sesuai dengan indikator kemiskinan kita ya tidak masuk. Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” gagasnya.

Di sisi lain, Mensos Juliari P Batubara sependapat bahwa anggaran untuk perbaikan dan pemutakhiran data itu perlu digunakan secara masif pada 2021. Apalagi, hal ini telah didukung oleh presiden dan juga Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

“Mudah-mudahan dengan anggaran yang baik tersebut kita bisa mendapatkan pendataan yang lebih baik,” ucapnya dalam Raker.

Karena itu, Juliari mengaku bahwa pihaknya sangat mendukung jika memang diagendakan rapat gabungan bersama untuk membersihkan data tersebut. Namun, dia mengusulkan sejumlah kementerian lain untuk terlibat. (Baca juga: DPR Minta Mensos Percepat Penyaluran Bansos dan Sinkronisasi DTKS)

“Kalau boleh usul, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Desa karena, Bappenas adalah koodinator untuk banpres (bantuan presiden) atau data, saya kira perlu undang Bappenas,” pungkasnya.